LEMBAGA PEMBIAYAAN; SINERGI DI BALIK LAYAR

Rabu, 8 Oktober 2003 11:31 WIB - wartaekonomi.com
Meski harus tampil di belakang layar, lembaga keuangan terus perkuat sinergi bisnis dengan peritel dan produsen. Dari subsidi bunga, subsidi promosi, hingga subsidi cicilan digeber untuk perkuat posisi masing-masing di pasar.
Jangan anggap remeh program tukar tambah yang belakangan ini digelar produsen barang elektronik. Soalnya, ini bukan sekadar urusan jual beli barang bekas. Di baliknya ada kekuatan yang sangat dahsyat dari sinergi antara produsen, peritel, penampung barang bekas, dan lembaga pembiayaan. Mereka saling sokong demi suksesnya program tadi.
Contoh terkini bisa dilihat pada rangkaian acara ulang tahun Carrefour yang berlangsung sejak Agustus lalu hingga Oktober nanti. Selain menggelar acara tukar tambah produk elektronik, peritel asal Perancis ini pun menyodorkan promo tunda bayar tahun depan hingga tukar tambah dengan bunga nol persen. Sejatinya, ini bukan cuma gawe -nya Carrefour. Pasalnya, di sini ikut terlibat para produsen elektronik seperti LG, penampung barang bekas, dan lembaga pembiayaan semacam General Electric (GE) Consumer Finance.
Bedanya, kalau produsen elektronik tampil terang-terangan lewat mereknya, maka, "Biasanya, cara GE beroperasi memang lebih banyak di belakang layar," ungkap Richard Dharmadi, senior manager Retail Financial Services PT GE Finance Indonesia. Tak heran, walau sudah hampir delapan tahun hadir di sini dan terus mengguyur pasar dengan dana besar-besaran lewat nama "Sumber Kredit", pamor GE toh tak semencorong pemain asing lainnya.
Mau bukti? Ya promo "BNPL" alias " Buy Now Pay Later " untuk Kartu Belanja (KB) Carrefour tadi. Meski berada di balik terbitnya KB Carrefour, pihak GE toh tak menaruh namanya di sana. Namun sebenarnya, "Promo ini adalah salah satu inovasi GE. Pertama kalinya di Indonesia," kata Richard. Dalam promo ini, pemilik KB Carrefour yang membeli produk elektronik bisa menunda pembayaran cicilan kedua dan seterusnya hingga tahun depan. Ini karena GE ikut menyokong kebutuhan dana konsumen untuk membeli barang tadi dari Carrefour.
Promonya sendiri lahir dari pengamatan yang cermat terhadap kebutuhan konsumen di Indonesia. Seperti diketahui, sebentar lagi konsumen di sini bakal direpotkan urusan Lebaran dan liburan akhir tahun. Daripada konsumen cuma bisa tergiur saat melihat produk elektronik baru impiannya tanpa diikuti aksi beli, GE lebih memilih menyokong Carrefour menggelar promo di atas sebagai jalan keluarnya.
Artinya, kalau konsumen yang punya KB Carrefour membeli produk elektronik promo pada September ini, maka, selain mendapatkan penundaan pembayaran cicilan hingga tiga bulan ke depan, konsumen juga mendapat bonus bebas cicilan satu bulan. Jadi, sebetulnya, konsumen cuma diwajibkan membayar 11 bulan cicilan saja.
Lain lagi cara GE berkolaborasi untuk promo bunga nol persen. Kembali bermain di belakang layar, kali ini bersama peritel dan produsen, GE ikut menyubsidi bunga agar bisa mencapai nol persen untuk promo tukar tambah ponsel. "Kami bersama-sama menanggung bunga. Tidak dibagi rata, tetapi sesuai dengan hasil negosiasi," kata Richard kepada Warta Ekonomi tanpa merinci lebih jauh.
Akan tetapi, seorang sumber Warta Ekonomi di perusahaan elektronik multinasional yang enggan disebutkan namanya bercerita bahwa untuk bunga sebesar 12% setahun, biasanya pihak Sumber Kredit (GE) akan memberi subsidi sekitar 6%. Itu artinya setengah dari bunga yang ditanggung bersama.
Sementara itu, masih menurut sumber di atas, apabila pihak produsen diminta ikut promo pihak peritel maka biasanya pihak produsen ikut memberi subsidi sekitar 40% dari bunga yang ditanggung. Sebaliknya, jika produsen yang ingin mempromosikan produknya, maka biasanya subsidi terhadap bunga bisa mencapai 75% dari bunga yang dipatok. Lantas bagaimana dengan para peritel atau dealer ? Paling banter, kata sumber itu lagi, mereka cuma bisa mengurangi margin keuntungan saja, dari sekitar 6%--8% menjadi sekitar 3%--4% saja.
Diakui oleh pihak produsen bahwa urusan memilih lembaga pembiayaan, khususnya untuk promo yang dikaitkan kredit dengan bunga ringan memang terbilang penting. "Faktor yang diperhatikan adalah kesanggupan lembaga keuangan untuk memberikan subsidi di dalam penyelenggaraan program ini, baik subsidi terhadap suku bunga kredit maupun subsidi promosi," ungkap Igor Pandjaitan, sales division head PT Sony Indonesia, kepada Warta Ekonomi . Dan biasanya, kata dia, lembaga pembiayaan lebih suka membiayai subsidi bunga. Sementara itu, pihak perbankan lebih memilih subsidi promosi dan kebanyakan dalam promosi above the line . Itu berarti, lanjut Igor, kalau pihak perbankan setuju untuk memberikan subsidi promosi di mana mereka membantu untuk memasang iklan program tersebut, maka pihak Sony akan mengambil alih subsidi bunganya. Sebaliknya, apabila lembaga pembiayaan menanggung subsidi bunga, maka pihak Sony-lah yang akan melakukan promosi sendiri. Bulan ini, Sony adalah salah satu perusahaan yang ikut dalam kegiatan promo dalam rangka ulang tahun Carrefour.
Hal lain yang juga ikut menjadi pertimbangan untuk memilih lembaga pembiayaan, menurut Igor, adalah tingkat persetujuan atau approval rate . Itu artinya, persentase target approval yang akan diloloskan dalam program kredit tersebut. Bagi pihak Sony sendiri, kata Igor, kerja sama bisa dilakukan dengan lembaga keuangan apabila tingkat approval -nya bisa mencapai di atas 30%.
Sumber Warta Ekonomi sendiri mengakui bahwa tawaran approval rate yang paling menarik memang datang dari lembaga pembiayaan semacam GE (Sumber Kredit) dan Adira. " Approval rate -nya bisa mencapai 40%," kata sumber itu. Bandingkan dengan pihak perbankan seperti ABN-AMRO, yang paling-paling cuma bisa memberikan approval rate hingga 30% saja. "Kelihatannya, lembaga keuangan memang berhati-hati dalam menyeleksi calon pembeli yang akan mereka biayai," ujar sumber itu lagi.
Terlepas dari soal pilihan itu, ujungnya adalah berapa keuntungan yang bisa diraih masing-masing pihak dari program tadi. "Sudah pasti sama-sama untung," kata Richard. Bagi pihak GE sendiri, setidaknya setiap tahun pertumbuhan bisnisnya bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat. Sayangnya, tak ada angka yang keluar untuk mendukung informasi ini. Sekadar catatan, hingga kini, jumlah peserta Sumber Kredit sudah mencapai 150 ribu orang.
Optimisme yang sama agaknya dimiliki oleh kalangan peritel. Ini terlihat dari beberapa rencana promo yang bakal mereka gelar. Contohnya Goro, yang juga menggelar promo sejenis bulan September ini. "Goro akan bekerja sama dengan Adira Quantum Finance untuk pelanggan yang ingin membeli angsuran, dan juga kerja sama dengan Finansia Multi Finance untuk promo BNPL," ungkap Jasa B. Adji, public relations dan investor relations manager PT Goro Batara Sakti. Jadi, ini memang kolaborasi mahadahsyat yang patut ditiru oleh mereka yang ingin menangguk untung dengan cepat.
GENUK CHRISTIASTUTI DAN FERDINAND LAMAK

ECOMPANY: PT SUPERINTENDING COMPANY INDONESIA

Senin, 3 November 2003 10:33 WIB - wartaekonomi.com
Dipangkasnya jasa verifikasi fasilitas ekspor membuat pendapatan Sucofindo langsung terpangkas 48%. Arus kas pun morat-marit. Transformasi bisnis harus dilakukan. Sucofindo memulainya dengan membenahi mutu manajemen informasi.

Setelah Nyaris Terhempas
"In the real world, the acquisition of new technology and knowledge is becoming a business."
Cuplikan kalimat menarik itu tersisip jelas pada buku profil perusahaan PT Superintending Company Indonesia (Sucofindo). Kalimat tersebut seolah menjadi pedoman bagaimana seharusnya Sucofindo menghadapi perubahan zaman. Proses adaptasi yang ditunjukkan lewat penguasaan teknologi mutakhir seolah menjadi bisnis yang meningkatkan kinerja usahanya. Ini penting sebab lingkup bisnis Sucofindo meliputi jasa inspeksi, supervisi, pengkajian, dan pengujian. Maka, menjadi keharusan bagi mereka untuk akrab dengan perkembangan teknologi. Apalagi perusahaan yang berdiri sejak 1956 ini punya posisi strategis di kancah bisnis nasional.
Sebagai upaya meningkatkan nilai perusahaan, tahun-tahun belakangan Sucofindo gencar membenahi model bisnisnya. Upaya ini merupakan bagian dari seluruh proses restrukturisasi dan transformasi bisnis Sucofindo. Pada 2001 mereka mulai dengan meninjau ulang dan meredefinisi arah bisnisnya, termasuk di dalamnya, merevaluasi portofolio jasa usahanya. Semua langkah ini bertujuan menyelaraskan proses bisnisnya sesuai pakem bisnis modern, sekaligus guna mendongkrak daya saing serta menciptakan pola profitabilitas yang berkelanjutan di masa depan. Memang pantas jika geliat itu dilakukan Sucofindo. Sejak jasa verifikasi fasilitas ekspor (VFE) dicabut pemerintah pada 2001, nasib Sucofindo sungguh mengkhawatirkan. Arus kas langsung morat-marit akibat hilangnya pendapatan hingga 48%. Dan ini langsung membuat Sucofindo kelebihan pegawai. Gendut.
Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, terpaksa 992 karyawan terkena pensiun dini. Lalu untuk menjamin arus pendapatan, Sucofindo mulai menggeser target pasarnya. Kalau dulu mereka banyak mengandalkan proyek-proyek pelat merah, kini pendapatan dari sektor swastalah yang digenjot. Cara ini ternyata menolong kondisi keuangan perseroan. Jika pada 1997 kontribusi pendapatan dari sektor swasta cuma 20%, pada 2000 sudah 42%.
Namun, penggeseran itu bukan tanpa risiko. Menggarap pasar komersial menuntut peningkatan kualitas. Bagaimana bisa berjualan kalau mutu layanan jeblok, padahal persaingan bisnis amat alot? Jika mutu layanan rendah, jangankan dipilih pelanggan, dilirik pun sudah untung. Apalagi faktanya terdapat 62 perusahaan inspeksi yang berebut pasar--meski harus diakui bahwa, dari skala usahanya, Sucofindo masih yang terbesar, baik dari ragam layanan maupun jaringan kerjanya. Membangun Integrasi SistemUntuk meningkatkan kualitas layanan, berbagai terobosan dilakukan Sucofindo. Salah satunya adalah memperbaiki mutu manajemen informasi. Langkah ini diwujudkan dengan membuat cetak biru pengembangan sistem manajemen infomasi secara mendetail, yang di dalamnya termuat arsitektur maupun aplikasi datanya, hingga proses dan target yang ingin dicapai. Seluruh rancangan cetak biru ini dituangkan dalam program yang dinamakan Enterprise Informations System Architect (EISA). Inti konsep ini adalah penguasaan sistem informasi terpadu yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. "Penguasaan manajemen informasi yang andal bisa menjadi competitive advantage Sucofindo pada masa depan," kata Zafar D. Ilham, presdir PT Sucofindo.
Program EISA ini terbagi menjadi tiga tahapan proses. Langkah awal adalah membuat standarisasi sistem yang akan dipakai. Pada fase ini, seluruh sistem yang dipakai Sucofindo akan berdiri pada satu sistem utama. Setelah tahap ini rampung, dilanjutkan dengan membangun integrasi sistem ke seluruh unit usaha, termasuk ke cabang-cabang yang berserak di seluruh Indonesia. Masuk ke tahapan akhir, akan dibuat jaringan sistem yang bisa melibatkan pelanggan secara langsung. Nama tenar untuk fase ini adalah customer relationship management (CRM). Dengan sistem ini, hubungan antara Sucofindo dan pelanggannya menjadi lebih intensif.
Soal pemanfaatan teknologi informasi (TI), menurut Zafar, telah dijajaki sejak 1986. Waktu itu mereka menghubungkan sistem yang dipakai cabang dengan kantor pusat. Langkah ini ditempuh setelah mereka mengantongi order pekerjaan sertifikasi skala nasional dengan target menyelesaikan prosesnya dalam jangka waktu maksimal 48 jam. Waktu itu tak ada pilihan lain kecuali mereka harus membangun infrastruktur komunikasi data secara nasional dengan menggunakan jasa satelit. "Kalau saat ini, seluruh informasi sudah bisa di- sharing secara online ke semua kantor cabang Sucofindo," kata Zafar. Dengan model seperti ini, menurut Zafar, terjadi percepatan usaha yang cukup signifikan. Kalau dahulu proses sertifikasi paling cepat waktunya tujuh hari, kini bisa diselesaikan maksimal dua hari.
Penguasaan sistem informasi yang baik memang menjadi syarat keberhasilan usaha Sucofindo. Apalagi model jasa seperti yang mereka tawarkan juga bergerak sangat cepat. Jika dahulu Sucofindo cuma memberikan jasa administrasi ekspor, kini mereka juga menangani monitoring ekspor tekstil. Selain itu, Sucofindo juga memberikan dukungan terhadap penyebaran data kelautan, yang informasinya kemudian juga mereka distribusikan ke berbagai lembaga secara serentak, baik itu lembaga pemerintah, seperti departemen, maupun beberapa lembaga nonpemerintah.
Nevisond Chatab, vice-president informations system division PT Sucofindo, mengakui bahwa saat ini perkembangan yang terjadi di perusahaannya memang masih berkutat pada proses integrasi sistem secara keseluruhan. Itu pun, menurut dia, baru bisa menjangkau bagian sumber daya manusia (SDM) dan bagian keuangan, sementara bagian-bagian lain masih belum tergarap. Ini disebabkan beberapa hal. Pertama, sampai saat ini mereka belum menemukan perusahaan yang mampu menyediakan sistem integrasi yang bisa menjangkau seluruh proses bisnis di Sucofindo. "Belum ada software house yang membuat sistem enterprise resources planning (ERP) untuk perusahaan seperti Sucofindo," kata Nevisond.
Alasan kedua, menurut Nevisond, karena keterbatasan dana investasi. Sejak jasa VFE hilang, Sucofindo nyaris cuma fokus untuk melakukan konsolidasi usaha. Mereka mengaku kesulitan mencari dana untuk pembiayaan rencana pengembangan sistem TI-nya. Saat ini untuk pemeliharaan sistem di Sucofindo sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar. Biaya untuk komunikasi data saja sudah Rp2,5 miliar per tahun. Jumlah itu masih ditambah ongkos lisensi pemeliharaan sistem sebesar Rp1,5 miliar per tahun, dan biaya operasional yang Rp1 miliar. Jadi, total jenderal ongkos keseluruhan berkisar Rp5 miliar per tahun.
Kendati pengembangan sistem informasi di Sucofindo belum rampung, menurut Nevisond, beberapa manfaat sudah mereka petik. Bukan cuma manfaat dari sisi kualitatif, tetapi juga kuantitatif. Misalnya, manajemen data dan informasi sekarang menjadi terpusat. Ini membuat keseragaman, akurasi, dan kecepatan dalam pemerolehan data makin meningkat. Misalnya, jaringan untuk administrasi produk ekspor kini sudah online real time dengan atase perdagangan Indonesia di beberapa negara di luar negeri. Secara umum, akurasi dan kecepatan sudah menjadi dua faktor paling dominan dari penguasaan sistem TI. Proses ini memperkecil peluang terjadinya kesalahan akibat proses entry data pada setiap tahapan, baik yang disebabkan oleh faktor manusia maupun yang timbul karena ketiadaan parameter pengukurannya.
Produktivitas Karyawan MeningkatDengan memiliki sistem keuangan yang terpadu, ini membuat eksekutif Sucofindo juga mudah dalam mengontrol kinerja perusahaan secara riil. Data yang disodorkan terformat dengan baik dari perkembangan harian, mingguan, dan bulanan. Dengan adanya data tersebut, analisis menjadi mudah dilakukan, serta proses pengambilan keputusan pun menjadi lebih cepat dan tepat. Sistem yang online ini membuat proses transfer data dan kontrol informasi menjadi lebih mudah dilakukan.
Pemanfaatan sistem TI juga membuat Sucofindo berhasil meningkatkan produktivitas karyawannya. Sebelumnya, studi tahun 2000 menunjukkan bahwa setiap karyawan rata-rata memberikan kontribusi pendapatan ke perusahaan sekitar Rp110 juta. Akan tetapi, untuk tahun 2003 ini, kontribusi per karyawan terhadap perusahaan meningkat 45% menjadi Rp160 juta.
Contoh lain, waktu untuk tes kompetensi dan restrukturisasi karyawan juga berhasil dipangkas. Kini, untuk menangani tes karyawan yang jumlahnya sekitar 2.500 orang itu cuma membutuhkan waktu dua hari. Satu hari untuk pengumpulan data dan satu hari sisanya untuk pembuatan analisis. Bandingkan dengan saat memakai model yang dahulu, yang prosesnya berlarut-larut hingga memakan waktu dua bulan. Percepatan ini diperoleh karena seluruh tahapan tes dilakukan secara elektronik yang online dengan sistem di kantor pusat.
Selain itu, waktu untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi juga makin pendek. Jika dahulu penyusunan laporan keuangan membutuhkan waktu sebulan berikutnya, kini bahkan sebelum tanggal sepuluh pun sudah bisa selesai.
Ke Depan, OutsourcingDalam pengembangan teknologi, menurut Zafar, ada empat faktor strategis yang harus diperhatikan. Pertama, menyangkut masalah customer dan partner. Kedua, proses bisnis. Ketiga, teknologinya itu sendiri. Dan keempat, kesiapan SDM. "Biasanya yang justru menjadi kendala adalah kesiapan dan komitmen dari SDM-nya," ungkap Nevisond. Oleh sebab itu, resistensi karyawan menjadi momok bagi eksekutif Sucofindo. Pemahaman yang kurang seragam di setiap level organisasi sering menjadi penyebab munculnya resistensi.
Faktor penyebabnya rata-rata dipicu oleh sikap enggan mengubah kebiasaan. Rutinitas kerja yang telah membatu selama bertahun-tahun, menjelma menjadi ritual yang dikeramatkan. Akibatnya, terkadang muncul sikap apatis dan menolak terhadap setiap perubahan. Kendati begitu, Zafar yakin kendala tersebut bisa ia atasi. Pasalnya, "Di Sucofindo, penguasaan teknologi bukan lagi sebuah keinginan, tetapi sudah menjadi keharusan," kata Zafar. Artinya, lanjut dia, penguasaan teknologi bukan sekadar langkah gagah-gagahan, melainkan merupakan wujud kesiapan mereka untuk menghadapi iklim bisnis global. Ke depan, pilihan untuk melakukan outsourcing terhadap sistem TI juga terbuka. Cara ini sedikitnya akan menghemat biaya pemeliharaan dan investasi. Sebab, faktanya, perkembangan teknologi berjalan begitu cepat. Paling tidak setiap dua tahun sekali terjadi perubahan yang membutuhkan penyesuaian, dan penyesuaian ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit. "Dengan cara outsourcing ini maka akan mengurangi beban aset yang harus dikelola perusahaan," ungkap Zafar.
Tentang efektivitas penggunaan sistem TI, Nevisond mempunyai resep sendiri. Menurut dia, apa pun sistem yang dibangun, ujung-ujungnya, ia harus mampu meningkatkan indeks kepuasan pelanggan. Dan untuk mengukurnya adalah dengan membandingkan rencana awal dengan hasil yang sudah dicapai. Saat ini yang paling gampang diukur adalah kemudahan dan kecepatan proses. Dua hal itu, menurut dia, menjadi manfaat paling sederhana yang bisa dirasakan oleh perusahaannya. Ke depan, ia yakin, jika program EISA rampung, manfaatnya secara langsung bakal mendongkrak daya saing perusahaan, sehingga dalam jangka panjang akan dapat meningkatkan kinerja Sucofindo.

Visi: Menjadi perusahaan kelas dunia di bidang inspeksi, supervisi, pengkajian, dan pengujian yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Misi: Untuk menjadi perusahaan yang memberikan kualitas pelayanan yang profesional, menguasai teknologi, dan berstandar internasional.

Kendala dan Tantangan:
1. Keterbatasan modal untuk ekspansi dan investasi.
2. Ketatnya persaingan, termasuk dengan perusahaan asing.
3. Banyaknya perusahaan yang memberikan jasa sejenis.
4. Pesatnya perkembangan teknologi.
Strategi:
1. Melakukan restrukturisasi dan redefinisi bisnis.
2. Memperbanyak jasa layanan dan fokus ke sektor jasa komersial.
3. Meningkatkan kompetensi dan memperbaiki mutu manajemen informasi.
4. Memperlebar pangsa pasar dengan menggarap pasar internasional.

PRANANDA HERDIAWAN DAN FERDINAND LAMAK

MEMBURU DAHLAN ISKAN

Rabu, 10 Juli 2002 17:03 WIB - wartaekonomi.com
Mengejar narasumber, benar tugas wartawan. Namun, ada yang unik dengan narasumber yang satu ini. Paling tidak itulah pengakuan Ferdinand Lamak yang kami tugasi mengejar Dahlan Iskan, pendiri dan pemilik Grup Jawa Pos.
Setelah mengontak sekretarisnya ke markas utamanya di Graha Pena, Surabaya, akhirnya Ferdi (begitu kami memanggilnya di kantor) mendatanginya. Sesampai di Surabaya, sang sekretaris meminta Ferdi menunggu. Untungnya Ferdi tidak menyia-nyiakan waktu. Sebelum bertemu Dahlan, dia pun mengadakan pengecekan lokasi JTV yang menjadi objek pembicaraan dalam Liputan Sampul kali ini. Tentunya sambil mencari informasi tambahan.

Ternyata setelah tengah hari, sang sekretaris mengabarkan bahwa Dahlan telah berangkat ke Jakarta menghadiri diskusi SPSI. Tanpa pikir panjang, Ferdi pun mengejarnya ke Jakarta lagi. 'Setengah mati mengetahui keberadaannya. Soalnya, dia tidak pernah mau pakai handphone,' ujar Ferdi.

Dasar manusia aneh! Akhirnya, Ferdi bertemu dia di Jakarta. Namun, dia mengaku tidak punya waktu khusus karena harus kembali ke Surabaya. Karena itu, wawancara pun dilakukan dalam perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta dan selama menunggu take-off. 'Dia pun tidak mau saya ajak ke kafe agar lebih nyaman. Eh, malah minta duduk di lantai saja,' tutur Ferdi. Ferdi mengakui Dahlan orang aneh. 'Bayangkan, seorang pengusaha sekelas dia, bepergian hanya membawa tentengan plastik kresek. Setelannya pun hanya sepatu kets,' ungkap Ferdi.

Itulah Dahlan Iskan, yang kami jadikan cover story edisi ini. Di satu sisi, Dahlan mendapat penghargaan prestisius dari Ernst & Young Indonesia sebagai Entrepreneur of The Year 2001 dan bahkan menjadi wakil Asia untuk Entrepreneur of The Year 2001 dunia. Di sisi lain, dia pun dituding oleh Ditjen Postel sebagai pemilik stasiun teve illegal karena JTV-nya tidak memiliki izin frekuensi yang harus didapat dari Ditjen Postel. Padahal Dahlan telah mendapatkan izin dari Pemda Jawa Timur.

Kisah perjalanan Dahlan di dunia penyiaran inilah yang kami angkat menjadi Liputan Sampul kali ini. Gagal mendapatkan lisensi untuk televisi berjangkauan nasional, Dahlan banting setir dengan menggarap teve lokal. JTV dan Riau TV adalah dua dari delapan stasiun teve lokal yang dia angankan. Namun, akankah angan-angan ini bisa terwujud setelah JTV disegel oleh Polda Jawa Timur?

Inilah tantangan buat Dahlan sekaligus bagi semua operator teve lokal yang hanya mengandalkan izin pemda. Karena itu pula kami mengangkat topik ini jadi sebuah liputan sampul. Selamat menikmati.

BROKER ASURANSI: LANGKA NAMUN KIAN DIMINATI

Kamis, 6 Maret 2003 11:43 WIB - wartaekonomi.com
Tak banyak broker asuransi yang berpenghasilan di atas Rp1 miliar. Namun, mereka yakin profesi ini makin subur. Apalagi kontribusinya bagi pendapatan premi asuransi tumbuh 25% per tahun.
Era agen asuransi sebagai salah satu profesi idaman mungkin telah lewat. Kali ini, sebagai penggantinya, broker asuransi muncul sebagai salah satu profesi yang menjanjikan. Kian hari, kian melejit peran broker-broker profesional dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan premi perusahaan-perusahaan asuransi secara keseluruhan.

Dengan kian melejitnya profesi ini, para agen asuransi pun tampaknya merasa `risih` dengan keberadaan para broker. Bahkan pada beberapa perusahaan asuransi, profesi broker dianggap sebagai momok bagi para agen. Hal tersebut juga diakui oleh Kapler Marpaung, seorang broker asuransi yang juga menjabat ketua umum Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia (ABAI). 'Mungkin pada level agen, mereka ada perasaan demikian. Akan tetapi, tidak demikian halnya jika melihat pada tingkat yang di atasnya.'

Berbicara tentang profesi termahal dengan catatan pendapatan di atas Rp1 miliar per tahun, untuk saat ini, baik Kapler Marpaung maupun Hotbonar Sinaga, sebagai ketua Dewan Asuransi Indonesia, berpendapat bahwa seorang broker profesional lokal mungkin belum ada yang mencapai angka penghasilan tersebut. Hanya para broker asuransi yang juga merangkap sebagai pemilik perusahaan brokerlah yang telah berhasil mencapai angka tersebut. 'Angka tersebut untuk saat ini hanya mungkin dicapai oleh seorang broker profesional yang juga eksekutif dan sekaligus pemilik dari sebuah perusahaan broker asuransi,' ungkap Hotbonar.

Hanya saja, tandas Hotbonar, jumlah mereka sebenarnya tidak terlalu banyak. Kapler sendiri, senada dengan Hotbonar, juga memperkirakan jumlah broker dengan tingkat penghasilan tersebut tidak terlampau banyak. Sebagai bukti, Kapler menunjuk pada jumlah perusahaan broker asuransi yang ada di Indonesia saat ini, yang masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan perusahaan asuransi.

Lalu, bagaimana dengan broker asuransi asal luar negeri (ekspatriat) yang bekerja pada perusahaan-perusahaan asuransi patungan? Kapler memperkirakan, pasti ada profesional yang mempunyai pendapatan di atas Rp1 miliar per tahun. 'Kalau bicara tentang broker itu biasanya mereka yang bekerja di perusahaan asuransi patungan. Profesional broker ekspatriat bisa mencapai angka itu. Namun, jumlah perusahaannya pun tidak lebih dari sepuluh sehingga jumlah mereka pun tidak banyak.'

Bagi para ekspatriat, mereka bisa mencapai angka itu lantaran rata-rata mereka dibayar dalam mata uang dolar AS. Jadi, penghasilan mereka jika dihitung dalam rupiah tentu bisa melambung tinggi, terlebih ketika dolar AS menguat.

Bagi para profesional murni, pendapatan mereka memang belum ada yang mencapai angka Rp1 miliar setahun. Menurut beberapa broker murni, penghasilan mereka masih berkisar pada angka Rp300-500 juta per tahun.

Kebanyakan orang menganggap broker asuransi pastilah orang yang bergerak di sektor asuransi umum atau asuransi kerugian. Hal ini diamini juga oleh Hotbonar. Sebaliknya dia juga menambahkan, seorang agen asuransi biasanya identik dengan asuransi jiwa. Namun, baik Hotbonar maupun Kapler menegaskan bahwa sesuai UU No. 2/1999 tentang Asuransi, broker asuransi bisa bergerak pada dua lahan. 'Pandangan ini bisa muncul lantaran sekitar 80% broker asuransi bergerak dalam bidang asuransi umum. Demikian pun sebaliknya, kebanyakan orang menganggap agen itu identik dengan asuransi jiwa,' tandas Kapler.

Dia menambahkan, kian hari, profesi broker ini akan kian berkembang lebih pesat. Salah satu indikasinya adalah kontribusi broker asuransi terhadap pendapatan premi asuransi secara keseluruhan yang meningkat 25% setiap tahun. Pasal keterkaitannya dengan profesi agen asuransi, Kapler hanya berujar, mereka tidak mengambil pasar yang disasar oleh agen asuransi. Jadi, tidak perlu khawatir.

--FERDINAND LAMAK--

Wawancara
Ada Singgungan Agen dan Broker
Benarkah broker asuransi akan terus tumbuh menjadi profesi tersubur di sektor asuransi?Bagaimana pula dengan nasib agen asuransi? Berikut ini petikan wawancara Ferdinand Lamak dari Warta Ekonomi dengan Kapler Marpaung, ketua umum Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia.

Warta Ekonomi: Apakah penghasilan Anda sebagai broker asuransi sudah mencapai angka Rp1 miliar?
Kapler Marpaung: Oh, tidak, belum sampai segitu. Mereka yang penghasilannya sejumlah itu adalah broker profesional yang sekaligus eksekutif dan pemilik dari perusahaan broker.
Sulitkah menjadi seorang broker asuransi profesional?
Sesuai UU No. 2/1999 dan PP No. 73/1993 dan PP No. 63/1999, di sana dikatakan bahwa persyaratan pokoknya adalah orang itu minimal Ajun Ahli Asuransi Indonesia/Kerugian (AAIK). Selain itu, organisasi broker ABAI juga mensyaratkan agar dalam satu perusahaan broker itu harus ada juga satu orang yang memegang Certified Indonesian Insurance Broker yang dikeluarkan oleh ABAI. Selanjutnya, orang tersebut harus memiliki professional idemnity insurance.
Apakah broker asuransi ini akan menggantikan pekerjaan agen asuransi?
Saya lebih melihatnya sebagai tantangan buat mereka. Itu karena ada singgungan antara agen dan kerja broker asuransi.
Bagaimana dengan perkembangan profesi ini?
Kalau bicara perkembangan, tahun 2000 jumlah perusahaan broker asuransi hanya 60-an dan sekarang sudah menjadi 110. Jadi, dari segi jumlah perusahaan, ada kemajuan. Kalau dari segi kontribusi terhadap pendapatan premi nasional, dari tahun ke tahun juga meningkat. Rata-rata peningkatannya tumbuh 25%. Jadi, tak benar jika dikatakan bahwa broker asuransi tidak berkembang.
Artinya, ada pasar agen asuransi yang termakan oleh broker?
Saya yakin bahwa itu tidak benar. Pendapatan premi melalui agen pun saya yakin meningkat. Pangsa pasarnya pun berbeda karena broker lebih ke korporat, sementara agen lebih ke ritel atau individu.
Adakah fungsi yang tidak bisa dijalankan agen sehingga broker menjadi perlu ada?
Saya pastikan bahwa itu tidak benar. Bahwa seharusnya menjadi pekerjaan agen yang kemudian dikerjakan broker, itu yang benar. Bahwa yang seharusnya dikerjakan broker, itulah yang dikerjakan agen. Jadi, kalaupun ada keberatan, brokerlah yang harus komplain ke agen. Sebab, porsi pekerjaan broker ini yang banyak dikerjakan oleh agen.

VOICE OVER INTERNET PROTOCOL: Merdeka! VoIP BEBAS HAMBATAN

Selasa, 18 Maret 2003 09:47 WIB - wartaekonomi.com

Onno W.Purbo dan kawan-kawan berhasil merengkuh 800-an pengguna VoIP Merdeka dalam beberapa hari. Pengguna individu dan perusahaan akan sangat diuntungkan. Di bawah bayang-bayang sweeping, warnet pun pasang kuda-kuda untuk merebut potensi bisnis triliunan rupiah ini.
Budi Soesanto, general manager sebuah perusahaan konsultan di Jakarta, merasa beruntung karena berkenalan dengan salah seorang praktisi internet dalam acara pameran teknologi informasi (TI) tahun lalu. Dari perkenalannya itu, dia tahu bahwa ada cara mudah dan murah melakukan sambungan langsung internasional maupun interlokal, yakni melalui voice over internet protocol (VoIP). Tanpa menunggu lama, dia lalu mencobanya. Maklum, karena perusahaannya kerap berhubungan dengan relasi di luar daerah maupun luar negeri, maka anggaran teleponnya per sebulan bisa mencapai belasan juta rupiah.

Sejak Desember 2002, Budi mulai menggunakan VoIP dengan aplikasi Netmeeting dari Windows. Pertengahan Januari kemarin, pengeluaran untuk telepon, terutama sambungan internasional dan interlokal, terpangkas hingga mendekati 70%. Kini, mereka tengah mencoba menerapkannya di beberapa kantor cabangnya di Surabaya dan Bandung. 'Kami minta mereka untuk meng-install Netmeeting agar pembicaraan bisa dilakukan via internet,' kisah Budi.

Jelas bukan cuma Budi yang mengecap manfaat cara baru bertelepon ini. Asal tahu saja, sejak Onno W. Purbo, pakar internet yang mantan dosen di Institut Teknologi Bandung (ITB), menyosialisasikan `VoIP Merdeka`, sambutan masyarakat terbilang antusias. Bayangkan, dalam tempo beberapa hari, sudah 800-an orang yang mendaftarkan nomor panggilan VoIPnya ke Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). APJII dalam hal ini turut mengambil bagian dalam pemasangan gatekeeper pada Indonesia Internet Exchange.

Bayangkan jika yang 800-an itu berasal dari perusahaan yang pengeluaran teleponnya setara Budi. Ini tentu penghematan yang luar biasa. Persoalannya, apakah cara itu tak merugikan operator-operator telepon semacam PT Telkom dan PT Indosat atau operator-operator VoIP legal? Jelas pendapatan mereka menurun drastis jika semua pelanggan beralih ke VoIP Merdeka.

Kristiono, dirut PT Telkom, tak memberi jawaban yang jelas soal kerugian yang muncul karena VoIP Merdeka. Maklum, Telkom sendiri menjadi operator sambungan internasional dengan kode 017-nya. 'Saya pikir masyarakat akan memilih sendiri mana layanan yang memberikan kualitas suara lebih baik,' ujarnya dingin, menanggapi pertanyaan apakah VoIP Merdeka bakal mengancam layanan VoIP atau SLI yang disediakan operator lainnya.

Mestinya Telkom dan Indosat bisa menanggung kerugian yang signifikan. Bayangkan, pada 2001 saja jumlah perputaran uang di bisnis penyelenggara VoIP-yang dianggap ilegal-bisa mencapai Rp1 triliun. Itu hanya berasal dari penyelenggara besar, seperti internet service provider (ISP) atau warung-warung internet (warnet). Bandingkan jika VoIP Merdeka bisa digunakan oleh individu maupun korporat, yang pengeluaran untuk SLI dan SLJJ-nya jauh lebih besar. Tentu saja Telkom dan Indosat, juga tiga operator VoIP `legal` lainnya, bisa terkapar.

Bagaimana Regulasi ?
Hingga kurang lebih sebulan, belum ada larangan pemerintah terhadap VoIP. Padahal, biasanya setiap layanan baru yang diberikan oleh pelaku bisnis internet yang berpotensi merugikan operator lama (incumbent) selalu ditanggapi dengan larangan. Bahkan tak jarang, terjadi sweeping baik oleh kepolisian, pemerintah daerah, maupun Departemen Perhubungan. Ingat, kasus penyelenggaraan VoIP, penggunaan frekuensi 2,4 gigahertz (GHz) yang kebetulan digunakan Telkom untuk fixed line wireless local loop.

Namun, Onno melihat celah yang bisa meloloskan layanan ini ke publik. Itu sebabnya ia tidak takut terhadap ancaman sweeping. Argumentasinya, selama layanan ini tak terkoneksi dengan telepon tetap atau public switch telephone network (PSTN), tak ada alasan untuk melarang. 'Sebab, UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi tak melarang menggunakan VoIP selama tak disambung ke PSTN,' ujar Heru Nugroho, sekjen APJII.

Hinca IP Pandjaitan mengungkapkan hal yang senada dengan Nugroho. Hinca, sebagai pengamat yang juga penasihat hukum kelompok APJII, menegaskan bahwa layanan VoIP Merdeka ini sah secara hukum dan pemerintah tak punya alasan untuk melarang. 'Pemerintah tak punya dasar untuk melarang aktivitas ini.'

Fakta bahwa pemerintah belum bertindak, bahkan mengeluarkan pernyataan yang cenderung melarang, ditambah adanya celah hukum pada UU Telekomunikasi, agaknya membuat Nugroho dan kawan-kawan di atas angin. Apalagi isu populis mereka embuskan: VoIP Merdeka ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi hambatan komunikasi berbiaya mahal bagi masyarakat, mendapat respons positif dari berbagai pihak.

Namun, benarkah VoIP Merdeka hanya terlarang jika tersambung dengan PSTN? Menurut Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, pengamat kebijakan telematika, selain tak boleh tersambung dengan PSTN, harus diingat bahwa, secara hukum, VoIP Merdeka hanya boleh digunakan jika tidak dikomersialkan. 'Komersialisasi VoIP Merdeka akan membuat penyelenggaranya memasuki area abu-abu, dan di sana pemerintah bisa mengambil tindakan,' ujar staf ahli Menteri Negara Komunikasi dan Informasi ini.

Komersialisasi VoIP Merdeka: Apa Mungkin ?
Gatot S. Dewa Broto, Kepala Humas Ditjen Postel, menyarankan agar layanan ini tidak dijual. Pemerintah, katanya, untuk sementara belum melihat adanya penyimpangan terhadap ketentuan.
Namun, ia mengancam, 'Kalau sudah keluar dari koridor regulasi, kami akan ambil tindakan.' Dugaan sementara dari beberapa pelaku bisnis internet, pemerintah sedang memasang perangkap di area abu-abu, seperti yang dimaksud Mas Wigrantoro di atas, untuk menjerat para penyelenggara VoIP Merdeka dengan tujuan komersial.

Johar Alam, pelaku bisnis internet yang mengoperasikan PT Internetindo Data Center, juga menilai akan sulit jika VoIP Merdeka dikomersialkan. Johar melihatnya dari sisi teknis. 'Bayangkan, pengguna VoIP Merdeka hanya bisa melakukan pembicaraan dengan mereka yang juga sudah mengaplikasikan layanan ini. Sang pengguna juga harus sama-sama mengetahui nomor VoIP dari lawan bicaranya.'

Jika kendala ini teratasi, siapa yang berani menyelenggarakan bisnis VoIP Merdeka? Warnet diduga bakal cepat menangkap peluang bisnis ini. Ingat, ketika VoIP digerebek pun warnetlah yang banyak diincar. Begitu juga ketika sweeping frekuensi 2,4 GHz, warnet pula yang didatangi. Untuk menyelenggarakan VoIP Merdeka, warnet pun tak membutuhkan investasi tambahan. Apalagi jika warnet tersebut menggunakan leased line, satelit, atau gelombang radio untuk koneksinya.

Sementara itu, Rudy Rusdiah, ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika, menegaskan bahwa tak ada urusan dengan pemerintah jika VoIP Merdeka ini dikomersialkan. Menurut dia, pemerintah harus membedakan antara internet telephony dan VoIP. Jika internet telephony pasti terkoneksi ke gateway atau PSTN, tetapi VoIP tidak. Jadi, baik komersial ataupun tidak, pemerintah tak perlu mengurus soal VoIP Merdeka ini (baca wawancara).

Bagi pebisnis warnet, saat ini kebanyakan gerainya sudah dilengkapi perangkat multimedia. Jadi, mereka tinggal men-download aplikasi Netmeeting dan mendaftar ke gatekeeper, selesai. VoIP Merdeka siap dijalankan. Ini berbeda jika warnet hendak membangun gatekeeper sendiri, investasinya akan lebih besar. Ambil contoh warnet dengan 20 PC. Untuk membangun gatekeeper sederhana, ia mesti menginvestasikan dana Rp10 juta. Hanya, yang akan menjadi hambatan adalah bandwidth.
Menanggapi kemungkinan warnet-warnet akan menyediakan VoIP sebagai layanan tambahan, Mas Wigrantoro melihatnya sebagai kemungkinan yang belum jelas aturannya. Apalagi jika pihak warnet menambahkan beban biaya ke pengguna.

Dirjen Postel Djamhari Sirat pun menegaskan bahwa selama tak tersambung dengan PSTN dan tidak dijual, tak ada masalah. Jadi, menurut dia, boleh saja jika warnet ingin merangsang bisnisnya dengan menyediakan layanan VoIP Merdeka. Kata Sirat, 'Hanya harus diingat bahwa layanan ini gratis. Warnet tak boleh memungut bayaran. Jadi, yang dibayar adalah jasa penggunaan koneksi internetnya saja.'

Ini mungkin berita bagus bagi penyedia warnet. Namun, bukan tak mungkin keleluasaan ini akan berbuah persoalan lain di masa datang. Bayangkan jika ada warnet yang diam-diam menarik biaya atas layanan VoIP-nya, sehingga bukan tidak mungkin sweeping akan terjadi lagi. Akan tetapi, Sirat tak mau berspekulasi terhadap kekhawatiran ini. Untuk sementara, kata dia, pemerintah akan mempelajari dulu perkembangan VoIP Merdeka ini. Soal potensi kerugian yang ditanggung oleh para operator VoIP, Telkom, dan Indosat, Sirat mengatakan bahwa mungkin itu tak terelakkan. 'Kami tak bisa mengambil tindakan karena ini kan aplikasi. Lagi pula belum ada aturan soal ini. Maka, saya hanya berharap agar semua fair dalam melihat persoalan ini.'

--FERDINAND LAMAK DAN PRANANDA HERDIAWAN--


Wawancara
Bukan Ancaman, Hanya Saingan
VoIP Merdeka, yang masih sarat dengan pro dan kontra, agaknya merupakan ladang bisnis baru yang siap digarap oleh pengusaha warnet. Dengan potensinya, apakah warnet akan tertarik masuk, atau justru surut di bawah bayang-bayang ketidakpastian regulasi? Berikut nukilan wawancara Ferdinand Lamak dari Warta Ekonomi dengan Rudy Rusdiah, ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika, melalui email, beberapa waktu lalu.

Warta Ekonomi: Apakah mungkin pemerintah mengeluarkan izin untuk komersialisasi layanan VoIP Merdeka ini?

Rudy Rusdiah: Layanan VoIP untuk komersial di warnet adalah legal dan sudah sering dilakukan. Menurut saya, yang diatur Kepmen No. 21/2001 itu adalah internet telephony untuk keperluan publik (Pasal 46 ayat 1d) dan dapat dilihat pada Pasal 46 mengenai Penyelenggaraan Jasa Multimedia.
Berarti VoIP itu legal, baik digunakan di warnet, rumah, komersial, maupun nonkomersial?

Saya mewakili APWKomitel (Asosiasi Pengusaha Warnet) berani berdebat dengan regulator dalam hal ini. Sebab, trafik VoIP sama seperti aplikasi IP dan multimedia lainnya.
Bagaimana regulator dapat membedakan trafik yang komersial atau tidak di internet?

Selama trafik VoIP dan tak ada interkoneksi/gateway ke jaringan Telkom, semuanya legal. Sebab, hanya gatekeeper di internet atau di IIX dan warnet-warnet. Jika regulator mau mengatur VoIP yang komersial, artinya regulator mau mengatur content dan aplikasi di internet yang komersial, ini berarti semua aplikasi, termasuk video conferencing (VC), e-commerce, e-marketplace, semua ini menjadi ilegal karena sifatnya juga komersial. Apakah ini yang diinginkan regulator? Ingat, pemerintah pernah mencoba meregulasi dari segi investasi perusahaan content dan multimedia dan akhirnya diprotes oleh masyarakat media dan dianggap konyol. Akhirnya peraturan tersebut dicabut!
Seberapa besar potensi bisnis ini yang bisa digarap oleh pengusaha warnet?

Sebetulnya ini adalah killer application. Jadi, dampaknya akan besar dan berjangka panjang. Jika pemerintah membuat iklim industri yang kondusif, ini akan memicu percepatan kita memasuki fase berikutnya dari revolusi informasi. Ingat, data ini kan bagian dari komunikasi dan informasi, yang dilindungi oleh Pasal 28F UUD '45.
Bagaimana dengan investasi untuk menyelenggarakan layanan ini?

Investasi bisa kecil jika mau menumpang gatekeeper atau portal, seperti Netmeeting di internet. Namun, jika ingin membangun gatekeeper, investasi akan meningkat dari sebuah server gatekeeper di kantor sampai ke server yang canggih, terutama jika user-nya sudah mulai banyak dan harus online 24 jam. Pengusaha warnet bisa saja membuat gatekeeper di warnetnya yang terhubung ke gatekeeper VoIP Merdeka atau gatekeeper lainnya di internet, seperti Netmeeting dan meng-upgrade PC-nya menjadi MPC, yang lengkap dengan headphone (speaker dan microphone). Jika warnet dengan 20 PC, investasinya bisa Rp10 juta untuk peralatan dan gatekeeper sederhana.
Artinya, tak akan ada hambatan yang berarti jika pengusaha warnet terjun ke bisnis ini?

Hambatannya adalah bandwidth. Ini sudah diprediksi oleh para futuris bahwa memasuki tahap berikutnya dari revolusi informasi, maka yang akan menjadi bottleneck adalah bandwidth. Rekan kami di Kadin, Soemitro Roestam, menyebutnya sebagai zero sum gain. Jadi, kalau semasa revolusi industri itu yang menjadi bottleneck adalah produk agrikultur atau makanan, sekarang bandwidth.
Apakah VoIP Merdeka akan merugikan operator SLJJ dan SLI, seperti Telkom, Indosat, dan Satelindo, maupun tiga operator VoIP lainnya?

Jika melihat rendahnya penetrasi telekomunikasi di Indonesia, VoIP tak akan menjadi ancaman besar. Hanya saingan. Masyarakat akan diuntungkan karena adanya persaingan ini, sebab servis menjadi lebih murah dan lebih efisien. FL

TUKAR TAMBAH: BUKAN SEKADAR BUANG SAMPAH

Rabu, 8 Oktober 2003 11:05 WIB - wartaekonomi.com
Promo tukar tambah jadi ajang produsen elektronik untuk dongkrak penjualan, pangsa pasar, hingga brand share. Kolaborasi dengan peritel, lembaga keuangan, dan penampung barang menjadi kunci sukses promo ini.
Kapan terakhir Anda membeli teve? Lima, atau sepuluh tahun yang lalu? Kalau ya, Anda tak usah berkecil hati. Sebab, banyak pemilik teve di Tanah Air yang seperti Anda, yakni baru membeli teve baru setelah yang lama rusak. Kalau belum rusak, untuk apa membeli teve baru? Mau dikemanakan teve yang lama?
Sung Khiun menduga, problem inilah yang sering membuat orang enggan membeli teve baru. "Mereka sering bingung, mau dikemanakan teve lama kalau membeli teve baru," ungkap manager marketing & sales PT LG Electronics Indonesia itu. Bahkan, tak sedikit yang akhirnya menaruh teve bekas di gudang karena enggan menjualnya ke penampung barang bekas, yang menawar dengan harga sangat murah.
Kalau keengganan itu terjadi saat perekonomian Indonesia sedang booming, mungkin para produsen elektronik tak akan terlalu pusing. Maklum, mereka masih bisa berharap dari para calon pembeli baru. Namun, saat daya beli konsumen masih belum pulih benar, sementara kondisi pasar ekspor juga tak cukup menggembirakan, jelas kebiasaan konsumen tadi bakal memperburuk situasi.
Apalagi produk-produk baru terus digulirkan para produsen ke pasar. Setidaknya, setahun minimal ada dua produk baru yang diusung ke pasar. Promosi memang dilakukan, baik lewat iklan di layar kaca maupun media cetak. Juga promosi bellow the line. Namun, ini toh dianggap tak cukup efektif untuk menggiring konsumen agar membeli barang baru. Solusinya? Anda pernah mendengar istilah yang marak belakangan: trade in? Ini adalah nama lain dari promo tukar tambah. "Promo ini memang untuk menciptakan pasar," ungkap Sung Khiun. Selain itu, dengan cara ini, produsen "memaksa" konsumen untuk memperpendek siklus umur suatu barang, sehingga roda produksi di pabrik bisa berputar lebih cepat.
Siapa pasar promo ini? Mereka yang ingin memiliki barang baru, membelinya. Atau mereka yang ingin membeli barang baru, tetapi bimbang karena barang lama masih cukup bagus. Mereka juga konsumen yang sebelumnya memiliki teve 21 inci dan ingin menggantinya dengan teve 29 inci. Atau, mereka yang punya teve layar cembung 21 inci, dan ingin menggantinya dengan teve layar datar ukuran sama. Atau mereka yang sudah punya teve layar datar 21 inci, tetapi ingin membeli teve layar datar 29 inci.
Kolaborasi: Peritel Sampai PenadahUntuk menciptakan pasar ini jelas bukan pekerjaan mudah. Banyak pihak yang mesti dirangkul oleh produsen barang elektronik. Mulai dari peritel yang menyediakan tempat promo, penampung yang membeli barang bekas milik konsumen, hingga lembaga pembiayaan yang memasok dana segar buat konsumen yang akan membeli barang baru lewat cara kredit.
Sebenarnya, sebelum terjadi krisis ekonomi, Philips pernah menggelar promo tukar tambah. Hanya, menurut Francisca Maya, manager consumer & trade marketing PT Philips Electronics Indonesia, ketika itu mereka melakukannya dalam skala kecil. "Gerai yang digunakan juga masih sangat terbatas, sehingga respons konsumen juga kurang begitu bagus," katanya.
Setelah lama vakum, awal 2002 Philips coba menggebrak dengan promo tukar tambah lewat kerja sama yang digelar bersama dengan organized store yang cukup besar di Jakarta. Sukses. "Kesuksesan program ini menjadi stimulus bagi produsen barang-barang elektronik lainnya untuk mengikuti sehingga belakangan malah menjadi tren," ujarnya.
Hal itu dibenarkan oleh pihak Carrefour. Menurut penuturan Triyono Prijosoesilo, manajer humas PT Carrefour Indonesia, keberhasilan promo tukar tambah Philips-lah yang mendorong produ sen lain ikut melakukan promo ini. "Kemudian kami mengakomodasikan keinginan tersebut," ungkapnya.
Bagi para produsen, peranan peritel dalam menyokong sukses promo tukar tambah memang cukup besar. Mengapa? "Sebab, produsen mencari tempat yang customer traffic-nya tinggi," kata Triyono. Carrefour tak pelak menjadi alternatif yang paling menjanjikan bagi produsen yang akan menggelar promo tukar tambah. Selain jumlah pengunjungnya yang cukup banyak, lokasinya yang tersebar menjadi keuntungan lain. Saat ini, ada 10 gerai Carrefour yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.
Kelebihan organized store semacam hipermarket Carrefour memang diakui banyak produsen. Menurut Francisca, selain peranan pemilik brand, salah satu kunci sukses promo tukar tambah adalah jaringan organized store yang cukup qualified . Hal yang sama ditambahkan oleh pihak Sony, yang mengaku mencatat sukses lumayan besar saat menggelar promo tukar tambahnya di pusat grosir Makro.
Dari sisi peritel sendiri, menurut Jasa B. Adji, public & investor relations PT Goro Batara Sakti, mereka juga memetik beberapa keuntungan. Bentuknya, mulai dari peningkatan penjualan kelompok produk elektronik, hingga citra dan awareness masyarakat terhadap Goro. "Ini karena publikasi yang luas," katanya. Padahal profit margin untuk produk elektronik saat promo berlangsung tak berubah, rata-rata 1,5%--2%. Pendapat senada dilontarkan pihak Carrefour, yang mengaku mendapatkan keuntungan dari promo tukar tambah yang dilakukan produsen elektronik.
Selain aliansi dengan peritel, menurut Sung Khiun, kerja sama dengan penampung barang bekas juga menentukan suksesnya promo. Mengapa? "Kalau kami sendiri yang menanggung subsidi harga barang bekas kan berat. Jadi, yang kami tanggung adalah selisih antara harga jual ke penampung barang bekas dengan harga beli ke konsumen," katanya. Jelasnya begini. Kalau penampung setuju membeli teve bekas seharga Rp300.000, dan pihak LG membeli teve bekas dari konsumen seharga Rp500.000, maka selisih Rp200.000 inilah yang menjadi tanggungan LG.
Adanya subsidi ini diakui oleh produsen elektronik lainnya. Lee Kang Hyun, sales & marketing director PT Samsung Electronics Indonesia, misalnya, mengaku memberikan subsidi hampir separo dari harga barang bekas yang dibawa konsumen untuk ditukarkan dalam promo ini. Tentu saja, seluruh subsidi tak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan berupa voucher . Nah, voucher inilah yang nantinya digunakan oleh konsumen untuk membeli barang elektronik baru impian mereka. "Dengan subsidi ini, kami memang kehilangan keuntungan 10% hingga 15%," ungkap Lee.
Supaya keuntungan yang terpangkas untuk subsidi tak terlalu besar, pihak produsen barang elektronik harus piawai bernegosiasi dengan para penampung barang bekas. Menurut Lee, bagian paling sulit adalah saat menentukan berapa harga barang bekas yang dibawa oleh konsumen. "Bagaimana pun kondisinya, kami harus mengeluarkan uang untuk membayar," katanya.
Sudah tentu setiap produsen mempunyai trik tersendiri dalam bernegosiasi dengan para penampung. Misalnya, yang dilakukan Sony, seperti dipaparkan Igor Pandjaitan, mereka menetapkan dulu sejumlah kesepakatan dengan para penampung soal jenis barang dan valuasi terhadap barang bekas yang dibawa konsumen. "Termasuk melakukan kesepakatan mengenai batasan-batasan yang diberlakukan terhadap barang tersebut," kata sales division head PT Sony Indonesia itu.
Misalnya, masih menurut Igor, pihaknya menentukan bahwa barang yang diikutkan dalam program tukar tambah dibatasi hanya untuk produk yang diproduksi sekitar tahun 1990-an ke atas. Kalau lebih dari itu, lanjut dia, biasanya mereka melakukan promo yang sangat spesifik. Misalnya untuk teve, mereka menetapkan bahwa yang produksi tahun 1980-an ke bawah dan buatan Eropa tak akan diterima. "Dengan cara ini, achievement bisa mencapai dua kali lipat," tegasnya.
Setelah sepakat, para penampunglah yang selanjutnya mengurus barang bekas. Produsen tak terlibat lagi. "Langsung diambil penampung," kata Sung Khiun. Nantinya, pihak penampunglah yang akan menghitung dan memberi laporan besarnya uang yang harus disetorkan ke produsen.
Memang, dalam praktek, sering para penampung menitipkan barang bekasnya di gudang peritel. Akan tetapi, itu tak seberapa lama. "Di gerai kami paling lama hanya dua hari," ungkap Jasa Adji. Hal senada diakui oleh pihak Carrefour, yang mengaku tak menyediakan gudang khusus untuk barang-barang bekas yang ditenteng konsumen ke gerai mereka.
Namun, Makro memberikan perlakuan berbeda. Menurut Basuki Ismail, public relations manager PT Makro Indonesia, pihaknya menyediakan gudang untuk menampung barang-barang bekas milik produsen yang menyelenggarakan promo.
Lalu, siapa yang menampung barang-barang bekas tersebut? Sayang, hingga tulisan ini diturunkan, tak satu pun produsen yang bersedia menyebutkan siapa saja para penampung barang bekas yang menjadi langganan mereka. Hanya ada sedikit petunjuk dari Igor Pandjaitan. "Para pedagang elektronik. Mereka inilah yang mengurus barang bekas dan menjualnya ke daerah pinggiran kota," kata Igor. Tentu saja setelah barang-barang bekas tadi dibenahi terlebih dahulu.
Selanjutnya, transaksi pembelian barang baru akan menjadi urusan konsumen dengan peritel, seperti Carrefour dan Makro. Biasanya konsumen akan segera bertransaksi untuk membeli barang baru baik secara tunai maupun kredit. Untuk yang terakhir inilah peran lembaga pembiayaan menjadi sangat penting, khususnya jika program tukar tambah ini diikuti dengan pemberian kredit. Menariknya, biasanya suku bunga kredit yang diberikan kepada konsumen boleh dibilang ringan, bahkan ada yang nol persen (lihat artikel "Sinergi di Balik Layar").
Dongkrak Penjualan dan Pangsa PasarMampukah promo tukar tambah mendongkrak penjualan? "Berkat program itu, market sharekami meningkat," ungkap Igor. Untuk dua promo tukar tambah yang berlangsung tahun lalu di Makro dan Agis Electronic, katanya, Sony berhasil meningkatkan pangsa pasarnya dari 25% menjadi 32%. "Ini baru dari dua gerai," katanya. Sukses inilah yang membuat Sony menggelar promo bersama saat perayaan HUT Carrefour pada Agustus hingga September 2003.
Selain berimbas ke pangsa pasar, lanjut Igor, pihaknya juga memetik keuntungan dari sisi tumbuhnya brand share Sony. Misalnya, apabila di Makro sebelumnya brand share Sony cuma 25%, sesudah promo tukar tambah meningkat jadi 38%. Sementara itu, di Agis Electronic, dari 15% naik menjadi 25%. "Data brand share ini kami dapatkan dari pihak peritel karena mereka yang memiliki alat ukurnya," ungkap Igor.
Apa itu brand share ? Menurut Igor, ini adalah kontribusi yang diberikan sebuah merek terhadap penjualan di suatu gerai, baik yang dihitung berdasarkan value maupun kuantitas, terhadap seluruh merek yang ada di toko tersebut. Misalnya, Electronic City menjual lima merek, dan salah satunya adalah Sony, maka brand share Sony dihitung berdasarkan jumlah produk Sony yang berhasil dijual, dikombinasikan dengan nilainya yang diberikan kepada gerai tersebut, dan dibandingkan dengan penjualan dari merek lainnya yang ada di gerai tersebut.
Sukses dari promo tukar tambah juga direguk LG. Menurut Sung Khiun, berkat promo tukar tambah, penjualan meningkat hingga dua kali lipat. Berapa angkanya? "Angka persisnya susah diukur," elaknya. Namun, Sung Khiun menggambarkan seperti ini. Tahun 2003 LG menetapkan target penjualan US$300 juta, dengan 40%-nya diharapkan datang dari produk teve. Lalu dari seluruh target penjualan tadi, kontribusi dari hipermarket Carrefour di seluruh Jabotabek diperkirakan bisa mencapai 20%-nya, atau senilai US$60 juta. Program promo tukar tambahnya? "Kira-kira 30%-nya," taksir Sung Khiun. Ini berarti US$18 juta.
Mengaku belum cukup agresif melakukan promo tukar tambah di hipermarket, seperti Carrefour, toh pihak Samsung sudah bisa mengukur pendapatan yang bisa diraihnya dari promo ini. "Meningkatkan penjualan, tetapi porsinya masih kecil," aku Lee Kang Hyun merendah. Ini karena produk Samsung yang diusung ke hipermarket masih sangat kecil. "Hanya sekitar 10%," ujarnya. Dari angka tersebut, lanjutnya, cuma sekitar 2% yang terjual via promo tukar tambah. "Akan tetapi saya yakin, makin lama akan makin meningkat. Apalagi kalau di hipermarket kami bisa lakukan dengan promo kredit," tegasnya.
Sementara itu, tanpa mau merinci lebih jelas, pihak Philips mengaku mengalami peningkatan penjualan produknya selama promo tukar tambah. Hanya, menurut Francisca, sebagian besar promo ini masih berlangsung di Jakarta, yang memang memiliki organized store electronics cukup banyak. "Jadi, peningkatan penjualan tentunya hanya berdampak cukup besar di area Jabotabek," tandasnya.
Namun, yang mengganjal di sini, adakah penjualan barang-barang bekas oleh para penampung tak mengganggu citra merek mereka? "Tidak, sebab umumnya para konsumen pembeli barang bekas itu bukanlah target konsumen Philips," tegas Francisca. Hal senada dilontarkan oleh hampir seluruh pihak produsen elektronik, yang bahkan menyebut bahwa lewat promo ini justru membantu konsumen yang memang mencari barang bekas karena tidak memiliki kemampuan untuk membeli produk baru.
Akhirnya: Lintas KategoriPada awalnya, teve memang menjadi barang elektronik favorit untuk dimasukkan dalam promo tukar tambah. Sony, misalnya, memang awalnya memfokuskan promo tukar tambah untuk produk teve. Targetnya jelas "mencuri" pangsa pasar merek lain dengan menggiring konsumen pindah ke merek Sony. Khususnya, untuk jenis teve layar datar. Maklumlah, "Sejak dua tahun lalu kami sudah tidak memproduksi teve cembung lagi," ungkap Igor. Padahal, pertumbuhan penjualan teve layar datar pun tidak terlalu tinggi. Nah, promo ini dibuat untuk menggiring mereka yang memiliki teve cembung agar beralih ke teve datar merek Sony. Jadi, konsumen bisa menukarkan teve bekas merek apa pun dan membeli teve baru buatan Sony.
Hal senada diakui pihak Philips, yang mengaku bahwa promo tukar tambah memang dimulai khusus untuk produk teve. Saat memulai kembali promo ini pada awal tahun 2002, kata Francisca, Philips hanya mengkhususkan diri pada produk teve. Akan tetapi, belakangan, jenis barang yang bisa ditukar tambah kian beragam.
Fenomena menarik yang juga terjadi belakangan, promo tersebut sudah berkembang menjadi lintas kategori, baik jenis maupun merek. Artinya, teve bekas merek tertentu bisa ditukar dengan audio, DVD, AC, hingga kulkas merek lain. Bahkan belakangan barang bekasnya pun tak lagi teve, tetapi juga kulkas, AC, hingga audio.
Promo tukar tambah yang disponsori Sanken, contohnya. Konsumen boleh menukar barang elektronik lamanya dari segala merek dan kondisi dengan barang lain bermerek Sanken. Syaratnya, asal memiliki nilai tukar yang sama. Misalnya, teve bekas 21 inci yang dihargai Rp300.000 per unit bisa ditukar dengan mesin cuci baru Sanken. Di sini, harga satu unit mesin cuci bekas bernilai tukar yang sama dengan teve bekas ukuran 21 inci.
Atau, yang digelar Carrefour dalam promo ulang tahunnya selama Agustus hingga September 2003, semua produk elektronik dan home appliances bekas yang dimiliki konsumen bisa ditukar dengan produk baru dari kategori apa pun. Syaratnya, produk baru tersebut mematok harga minimal tiga kali dari nilai voucher yang diperoleh konsumen saat menukarkan barang bekasnya. Artinya, teve 14 inci lama bisa ditukar dengan mesin cuci baru.
Belakangan, produk ponsel pun mulai mencoba keampuhan promo tukar tambah ini. Untuk pertama kalinya, dalam acara yang sama di Carrefour, peritel ini melakukan promo tukar tambah ponsel bekas. Bahkan masih dengan embel-embel bunga nol persen bagi yang berniat membelinya dengan cara kredit. Kali ini, produsen ponsel seperti Nokia, Sony Ericsson, dan bahkan Samsung terlibat dalam promo itu.
Pihak Sony, menurut Igor, berencana melakukan promo tukar tambah bagi produk digital imaging . "Kami berusaha menggenjot pasar digital imaging . Ini adalah pasar masa depan dan Sony merasa akan bersaing di pasar ini," katanya. Tekad Sony didukung oleh terjadinya kenaikan penjualan sebesar 16% untuk produk jenis digital imaging . Targetnya, setiap tahun pihak Sony bakal melakukan promo tukar tambah.
Tahun ini, kata Igor, Sony menjadwalkan empat kali promo tukar tambah. Tentu saja peritel atau dealer yang diajak kerja sama pun bakal bertambah. Sesudah menjalin kerja sama dengan Makro dan Agis Electronic, tahun ini kerja sama bakal dilakukan dengan pihak Electronic City.
Penambahan promo tukar tambah juga bakal dilakukan LG. Kali ini yang menjadi targetnya adalah produk audio, dengan tempat pelaksanaan di Makro.
Melihat gelagat itu, ke depan, jelas promo tukar tambah bakal makin marak, baik intensitasnya maupun ragam barang yang bisa ditukar tambah. Persaingan antarprodusen bakal makin sengit, dan konsumen kian diuntungkan.

GENUK CHRISTIASTUTI, SONAR SIHOMBING, DAN FERDINAND LAMAK

BERTABURNYA MILIARDER DARI 10 PROFESI

Rabu, 26 Februari 2003 10:09 WIB - warta ekonomi.com
Akuntan, advokat, dan dokter spesialis dikenal luas sebagai profesi 'mapan' yang mampu memberi penghasilan bersih per tahun hingga lebih dari Rp1 miliar bagi para pelakunya. Namun, zaman sudah berubah. Sekarang profesi seperti interim executive, arsitek, investment banker, broker asuransi, artis, broker property, dan perancang busana adalah profesi-profesi yang juga mampu mencetak pelakunya menjadi miliarder.
Who wants to be a millionaire? Jawabnya, semua orang. Hampir pasti semua orang ingin kaya atau menjadi miliarder. Sampai-sampai ada acara kuis bertajuk 'Who Wants to be a Millionaire' di televisi yang juga menjadi acara favorit penonton. Di situ, orang dari berbagai profesi berlomba mengejar perolehan Rp1 miliar jika berhasil menjawab 15 pertanyaan.

Akan tetapi, apakah memang itu jalan satu-satunya bagi orang untuk bisa menjadi miliarder? Sepertinya tidak. Sebab, jika orang-orang mau menekuni profesi-profesi tertentu, cepat atau lambat ia bisa juga menjadi miliarder. Profesi-profesi yang umumnya sudah dikenal orang sebagai profesi-profesi penghasil miliarder itu adalah akuntan, advokat, dan dokter spesialis.

Dalam dunia profesi akuntan, akuntan publik yang menjadi partner di firma-firma akuntan besar dikenal luas sebagai akuntan yang paling berpenghasilan tinggi. Firma-firma akuntan mereka ini biasanya terafiliasi dengan firma-firma akuntan kelas dunia, seperti Ernst & Young, Pricewaterhouse Coopers, KPMG, dan Deloitte Touche Tohmatsu (DTT). Menurut sumber di kalangan akuntan, akuntan publik yang menjadi partner ini biasa dibayar setidaknya US$15.000-20.000 per bulan.

Ahmadi Hadibroto, ketua Ikatan Akuntan Indonesia, mengatakan akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik, otomatis membuat banyak pihak yang percaya menggunakan jasanya. Namun, masalahnya, tenaga dan waktu akuntan itu terbatas, maka muncullah tawar-menawar harga karena demand lebih besar daripada supply. 'Jika disetarakan, penghasilan mereka melebihi penghasilan seorang eksekutif perusahaan,' tutur Ahmadi kepada Warta Ekonomi.

Ini berlaku juga untuk profesi advokat atau pengacara (lawyer). Dalam profesi advokat ini, para advokat yang bekerja sebagai partner di firma-firma hukum besar rata-rata bisa berpenghasilan bersih di atas Rp1 miliar setahun. Bahkan pendapatan mereka ini bisa lebih tinggi dari senior partner yang mendirikan firma hukum itu. Pasalnya, mereka kerap mendapat bonus dan insentif jika berhasil memenangkan perkara di pengadilan. Pendapatan para advokat ini sekarang juga diperkirakan makin tinggi karena banyaknya perusahaan atau pengusaha yang membutuhkan jasa mereka dalam menangani restrukturisasi perusahaan dan sengketa bisnis.

Pengacara senior seperti Yan Juanda Saputra sepakat kalau dikatakan bahwa advokat tergolong profesi termahal. Lawyer-lawyer tertentu yang memiliki keahlian khusus, seperti masalah kepailitan, mempunyai jam terbang tinggi, umumnya menangani kasus-kasus besar atau biasa menjadi penasihat hukum perusahaan-perusahaan besar, disebutnya sebagai para pengacara yang bisa berpenghasilan jauh di atas Rp1 miliar dalam setahun.

'Kalau mereka memberi legal opinion untuk perjanjian-perjanjian yang nilainya puluhan miliar atau bahkan triliun, dan dia mengambil 0,5%-1% untuk fee, itu kan sudah besar,' tutur pemilik law firm Yan Juanda Saputra SH & Partner's ini kepada Warta Ekonomi. Menurut sumber di kalangan advokat, tokoh pengacara kepailitan seperti Hotman Paris Hutapea boleh dibilang merupakan contoh terkemuka pengacara miliarder Indonesia.

Profesi dokter spesialis juga dikenal luas bisa menjadikan orang sebagai miliarder. Sulit kiranya berbohong kalau rata-rata dokter spesialis di Indonesia tidak tinggi pendapatannya. Bahkan kuat ditengarai kalau pendapatan mereka sekarang ini kian tinggi dan tidak pernah turun.

Menurut Ahmad Djojosugito, ketua Ikatan Dokter Indonesia, jika rata-rata penghasilan dokter spesialis di Indonesia Rp1 miliar per tahun, itu tergolong biasa. Banyak dokter spesialis yang sebenarnya berpenghasilan Rp100-120 juta per bulan. 'Bahkan ada rekan saya yang berpenghasilan Rp240 juta per bulan,' ujar Ahmad yang juga direktur jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan ini kepada Warta Ekonomi.

Dari sekian banyak dokter spesialis, maka dokter spesialis bedah jantung (cardiac surgeon) yang ditengarai kuat sebagai yang termahal. Tarmizi Hakim, dokter ahli bedah jantung Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, mengemukakan ada beberapa hal yang menyebabkan dokter ahli bedah jantung dibayar mahal. Pertama, karena jumlahnya di Indonesia hanya sedikit, hanya 27 orang. 'Itu pun kebanyakan berada di Jakarta,' ujar Tarmizi yang juga direktur medical and research RS Jantung Harapan Kita ini.

Kedua, bedah jantung merupakan bidang yang berbiaya tinggi, memerlukan teknologi canggih, dan berisiko tinggi. 'Jadi, sebenarnya, apa yang didapat sesuai dengan risiko yang ditanggung,' tutur Tarmizi. Sayangnya, Tarmizi enggan menyebut secara pasti jumlah penghasilan yang didapat dokter ahli bedah jantung seperti dirinya.

Menurut Tarmizi, kalau dibanding standar gaji dokter ahli bedah jantung di Singapura, penghasilan dia hanya sepertiganya. Sementara itu, kalau dibandingkan dengan standar gaji dokter ahli bedah jantung di AS, penghasilannya tidak sampai sepersepuluhnya. 'Di Amerika, ada seorang ahli bedah jantung senior, terbaik, dan termahal, penghasilannya bisa mencapai US$1 miliar per tahun,' papar Tarmizi yang mengaku pernah ditawari bekerja di rumah sakit di Australia dengan gaji menggiurkan ini.

Profesi-Profesi Penghasil Miliarder
Lalu, apakah hanya profesi-profesi 'mapan' seperti akuntan, pengacara, dan dokter spesialis saja yang bisa menghasilkan banyak miliarder? Kalau menilik hasil penelusuran yang dilakukan Warta Ekonomi (lihat boks 'Mencari Profesi-Profesi Termahal'), ternyata ada tujuh profesi lain yang juga mencetak miliarder. Setidaknya 10 orang yang menekuni masing-masing ketujuh profesi itu layak disebut miliarder-miliarder juga. Profesi-profesi itu adalah broker properti, broker asuransi, interim executive, investment banker, perancang busana, artis, dan arsitek.

Orang mungkin tak bakal heran kalau profesi seperti artis dan perancang busana cukup banyak mencetak miliarder. Nama artis top seperti Krisdayanti kiranya sulit dimungkiri kalau penghasilannya mampu lebih di atas Rp1 miliar setahun. Menurut sumber di kalangan manajemen artis, bayaran Krisdayanti untuk sekali naik panggung saja bisa mencapai Rp250 juta.

Demikian juga halnya perancang busana atau desainer. Perancang busana papan atas seperti Kanaya Tabitha mengaku penghasilannya bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar setahun. 'Seorang desainer mungkin saja bisa membukukan pendapatannya lebih dari Rp1 miliar setahun,' ujar Kanaya kepada Warta Ekonomi.

Kanaya mulai menggeluti profesi perancang busana sejak 1998. Ia hanya berbekal pendidikan desainer selama setahun ditambah kursus singkat. Belum lama menjadi perancang busana, Kanaya nekat menggelar acara peragaan busana karyanya. Hasilnya luar biasa. Usai acara itu, Kanaya mengaku berhasil memperoleh pendapatan hingga Rp200 juta waktu itu. 'Tidak sampai sebulan setelah acara peragaan busana itu,' tutur Kanaya.

Sejak itu, rezeki terus mengalir ke kantong Kanaya. Permintaan pembuatan busana terus berdatangan, terutama pemesanan seragam perusahaan dan lembaga pemerintahan. Belum lagi pendapatan dari penyewaan busana yang bisa mencapai puluhan juta rupiah sekali pinjam. Ia mengungkapkan, rumah mode Kanaya yang dimilikinya bisa mendulang pendapatan hingga lebih dari Rp10 miliar per tahun. 'Saya akan membuka dua butik baru lagi tahun ini,' tuturnya.

Namun, bagaimana halnya dengan profesi lain, seperti broker properti, yang ternyata bisa mencetak miliarder-miliarder juga? Mungkin bisa disimak pengalaman salah seorang broker properti bernama Ali Hanafiah. Direktur utama Century 21 Pertiwi Jakarta ini mulai menekuni profesi broker properti sejak tahun 1998 dengan bekal pengalaman sebagai project manager pembangunan sebuah kawasan perumahan.

Dalam tempo setahun, perusahaannya yang terafiliasi dengan perusahaan broker internasional Century 21 sudah mencatatkan diri sebagai top sales office Century 21 se-Indonesia. Saat itu ia rata-rata mampu menjual 10-15 unit properti sebulan, mulai dari rumah, kavling tanah, ruko, hingga pabrik, dengan rata-rata nilai transaksi mencapai Rp750 juta-Rp1,5 miliar. Sementara itu, fee yang ia pungut sebesar 2%-3% dari nilai transaksi. Fee itu kemudian dipotong royalti sebesar 10,8% ke kantor pusat Century 21, dan setelah itu dibagi dua dengan agen properti yang menjadi bawahannya.

Menginjak tahun 2000 hingga sekarang, perusahaannya terus berhasil bertahan sebagai salah satu top sales office Century 21 se-Indonesia. Rata-rata penjualannya pun terus meningkat. Ia rata-rata mampu menjual 20-25 unit properti per bulan. Bahkan ia pernah berhasil menjual tanah senilai Rp9,1 miliar, gedung perkantoran senilai Rp43 miliar, kompleks pertokoan senilai Rp25 miliar, dan pabrik senilai Rp36 miliar. Dari kebolehannya menjadi broker properti inilah bisa digambarkan betapa Ali jelas mampu memperoleh penghasilan di atas Rp1 miliar per tahun.

Menurut Ali Hanafiah, dibandingkan dirinya yang merupakan broker properti yang terafiliasi dengan perusahaan broker properti dunia, sekarang ini ada kecenderungan justru broker properti yang bersifat perorangan atau tak resmi yang penghasilannya bisa lebih besar. Mereka ini khusus menangani transaksi puluhan hingga ratusan miliar rupiah dan bisa mendapatkan fee hingga 10%yang sepenuhnya masuk ke kantongnya sendiri sehingga penghasilannya pun praktis bisa puluhan miliar rupiah per tahun. 'Mereka bisa begitu karena sudah mendapatkan kepercayaan besar dari para klien,' ujar Ali kepada Warta Ekonomi.

Bagaimana pula dengan profesi arsitek? Mungkinkah profesi ini bisa mencetak para miliarder? Menurut Bambang Eryudhawan, ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta, hal itu bisa terjadi karena si arsitek mendapatkan banyak proyek dan nilai proyeknya pun besar. 'Terutama gedung-gedung bertingkat tinggi yang nilai proyeknya miliaran rupiah seperti hotel dan gedung perkantoran,' ujar Bambang kepada Warta Ekonomi.

Bambang menambahkan bahwa sebenarnya ada standar penetapan fee dalam menentukan jasa layanan arsitek. Dalam hal ini, IAI mengeluarkan suatu pedoman yang sifatnya tidak mengikat. Misalnya, untuk proyek pembangunan rumah tinggal seluas di atas 250 meter persegi, besarnya fee yang didapat si arsitek minimal 8% dari nilai proyek. 'Tetapi umumnya besarnya fee arsitek bisa dinegosiasikan dengan pemilik proyek dan biasanya jauh lebih besar dari ketetapan itu,' tutur Bambang. Menurut sumber di kalangan arsitek, tokoh arsitek seperti Hendra Hadiprana dan keluarganya merupakan contoh terkemuka arsitek-arsitek miliarder Indonesia.

Profesi investment banker juga tak kalah banyak menghasilkan miliarder. Dalam dunia profesi bankir, profesi inilah yang dikenal luas paling mampu memberikan penghasilan tertinggi. Ia berbeda dengan profesi commercial banker yang fungsinya menghimpun dana dari masyarakat berbentuk tabungan atau deposito dan disalurkan lagi ke masyarakat. Seorang investment banker lebih berfungsi sebagai jembatan antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Misalnya, pemerintah yang melakukan divestasi atau ketika sebuah perusahaan melakukan go public karena membutuhkan dana bisa dijembatani oleh investment banker dengan para investor asing.

Para investment banker ini khas dikenal mampu melakukan pemindahan uang dalam jumlah besar dengan cepat. Dari kemampuan khusus inilah mereka akan mendapatkan kompensasi besar, terutama dalam bentuk bonus. Menurut seorang investment banker yang tak mau disebut namanya, tokoh-tokoh seperti Jonathan Chang, CEO JP Morgan Chase Indonesia dan Helman Sitohang, CEO CSFB Indonesia adalah contoh investment banker Indonesia yang terkemuka saat ini. Penghasilan mereka diperkirakan di atas Rp1 miliar dalam setahun.

Memang sebagian pengamat mengatakan bahwa dalam kondisi perekonomian nasional yang tak begitu cerah seperti saat ini, banyak membuat investment banker menjadi 'gerah' dan ingin berganti profesi saja. Namun, menurut sebagian pengamat yang lain, sesungguhnya penghasilan seorang investment banker tidaklah turun. Artinya, para investment banker yang merupakan perwakilan dari lembaga investment bank asing seperti CSFB dan JP Morgan Chase tidaklah turun penghasilannya.

Hal itu disebabkan mereka sebenarnya tidak hanya menguasai pasar di dalam negeri saja tetapi juga di luar negeri. Jadi, saat kondisi perekonomian nasional normal, mereka sebenarnya sudah memperoleh keuntungan besar di Indonesia dan sudah cepat-cepat keluar dari pasar Indonesia ketika mencium gejala pasar akan memburuk.

Ada lagi profesi bernama interim executive yang juga mampu menghasilkan miliarder-miliarder. Orang-orang yang disebut interim executive ini pada intinya bertugas untuk membenahi kondisi sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Ia terutama memiliki latar belakang keahlian di bidang konsultan manajemen dan ahli dalam melakukan restrukturisasi grup usaha yang sedang mengalami kesulitan.

Profesi interim executive ini memang tak banyak dikenal di Indonesia. Padahal di negara-negara Barat, profesi ini sudah dikenal lama. Namun, sejak satu-dua tahun belakangan, interim executive mulai banyak dicari di Indonesia.

Pasalnya, banyak perusahaan membutuhkan jasa mereka untuk mengembalikan keadaan perusahaan yang tak menguntungkan menjadi menguntungkan. Boleh dibilang, hampir semua perusahaan yang masuk 'perawatan' di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) membutuhkan jasa mereka. 'Ia mirip seperti tentara bayaran,' ujar Peter Ong, presiden i2bc (Indonesia Infocosm Business Community).

Karena tugasnya itu berisiko tinggi, wajar saja jika para interim executive ini dikontrak perusahaan dengan nilai yang jauh lebih besar dibanding gaji pegawai perusahaan itu sendiri. Mereka ini bisa merupakan interim CEO (chief executive officer), interim CFO (chief financial officer), atau interim manager saja. Mereka ini tidak terlalu mementingkan jabatan atau posisi mereka di perusahaan. Asal bayarannya sesuai, diberi kartu nama dengan jabatan supervisor juga mereka tak keberatan.

Munculnya para miliarder dari profesi interim executive ini bukan tanpa sebab. Banyak perusahaan di Indonesia sekarang ini sedang melakukan restrukturisasi. Mereka ini sebenarnya membutuhkan jasa konsultansi manajemen untuk restrukturisasi perusahaan mereka. Namun, mereka cenderung enggan menggunakan jasa firma-firma konsultan manajemen kelas dunia seperti Accenture, McKinsey, Boston Consulting Group, dan lain-lain. Alasannya, bayarannya terlalu mahal, hingga puluhan juta dolar AS, sementara hasilnya mereka anggap tidak terlalu istimewa.

Pilihan mereka kemudian jatuh kepada para interim executive, yaitu individu-individu yang memang jago restrukturisasi (restructuring specialist) atau perusahaan nasional yang memiliki kemampuan serupa tetapi bayarannya lebih murah dan hasilnya jelas. Daripada membayar global consulting firm puluhan juta dolar AS, lebih baik mereka mengontrak interim executive dengan bayaran 'cuma' ratusan ribu dolar AS. Order perusahaan-perusahaan untuk restrukturisasi ini yang sekarang diduga kuat banyak beralih ke individu-individu seperti interim executive.

Barrier to Entry dan Pendapatan
Jika diperhatikan, kesepuluh profesi pencetak para miliarder itu memiliki perbedaan mendasar dalam menghasilkan miliarder. Ini penting untuk menjawab pertanyaan bagaimana bisa kesepuluh profesi itu mencetak miliarder-miliarder. Kesepuluh profesi itu kiranya bisa dibedakan antara profesi yang bersifat tertutup dan bersifat terbuka.

Apa yang dimaksud dengan adanya profesi tertutup dan profesi terbuka? Profesi tertutup dapat diartikan kurang lebih adalah profesi yang memiliki syarat-syarat profesional yang ketat. Dalam profesi ini, seseorang umumnya dituntut harus melewati jalur pendidikan tinggi formal terlebih dahulu yang sesuai dengan profesi itu. Kemudian ia juga disyaratkan harus memiliki keahlian khusus dan sertifikasi tertentu untuk bisa menggeluti profesi itu.

Di samping itu, dalam profesi tertutup, biasanya juga dicirikan oleh adanya organisasi profesi (self regulatory body) yang secara ketat mengawasi para anggotanya, termasuk memberikan sanksi. Orang yang menekuni profesi tertutup ini umumnya juga memiliki kode etik profesi dan kewajiban mempertanggungjawabkan pekerjaan profesinya kepada publik. Dengan kata lain, profesi tertutup ini memiliki tingkat barrier to entry yang tinggi. Dokter spesialis bedah jantung merupakan contoh ekstrem profesi yang bersifat tertutup ini.

Sementara itu, yang dimaksud dengan profesi terbuka kurang lebih adalah profesi yang tidak diatur secara ketat seperti profesi tertutup. Untuk bisa menekuni profesi terbuka ini, orang tak diharuskan menempuh pendidikan tinggi formal khusus yang sesuai profesi itu. Ia juga tak harus memiliki sertifikasi khusus sesuai profesi itu.

Dengan kata lain, profesi terbuka ini memiliki tingkat barrier to entry yang tidak terlalu tinggi. Profesi artis merupakan contoh ekstrem profesi yang bersifat terbuka ini. Meskipun demikian, kehadiran profesi terbuka ini sangat nyata di masyarakat dan terus berkembang. Para pelakunya juga sudah mengarahkan profesi itu untuk bisa semapan profesi tertutup. Misalnya, sudah ada organisasi profesinya walaupun tidak mengatur secara ketat anggotanya.

Makin Terdidik, Makin Kaya ?
Lantas, apa makna dari adanya tingkat barrier to entry yang berbeda-beda dari sepuluh profesi pencetak miliarder? Nilai apa yang bisa diambil dari pembedaan profesi terbuka dan tertutup? Apakah ada hubungan antara tingginya tingkat barrier to entry sebuah profesi dan besarnya penghasilan pelaku profesi itu?

Dalam bahasa logika sederhana, normalnya, makin sulit atau ketat persyaratan (barrier to entry) yang harus dilalui seseorang untuk bisa menekuni sebuah profesi, maka seharusnya profesi itu bisa memberikan pendapatan yang makin tinggi dan bahkan bisa menjadikan seseorang sebagai miliarder. Alasannya, persyaratan ketat itu membuat tak semua orang bisa menekuni profesi itu dengan mudah. Misalnya, profesi tertutup seperti dokter spesialis bedah jantung. Karena jumlah orang yang menekuni profesi itu sedikit, sementara jasa profesi itu sangat dibutuhkan masyarakat, maka terjadilah mekanisme pasar.

Jadi, hukum supply and demand menjadi berlaku di sini. Karena supply kurang, sementara demand berlebih, maka muncul harga produk jasa yang tinggi. Dengan kata lain, orang yang menekuni profesi tertutup ini besar kemungkinan berpenghasilan tinggi atau menjadi kaya. Logika semacam itu persis seperti nasihat orang tua supaya anaknya bersekolah setinggi mungkin supaya nanti bisa kaya.

Akan tetapi, lalu sesungguhnya ada paradoks. Ada profesi terbuka seperti artis yang penghasilannya bisa sama tingginya dengan penghasilan profesi tertutup seperti dokter spesialis bedah jantung. Ini artinya ada profesi yang memiliki tingkat barrier to entry yang lebih rendah bisa juga mencetak miliarder-miliarder seperti halnya profesi-profesi yang memiliki tingkat barrier to entry yang lebih tinggi. Paradoks seperti ini seolah-olah menasihati anak-anak bahwa tidak usah sekolah tinggi-tinggi atau terlalu lama, tetapi sewaktu masih muda mulailah berbisnis atau mengembangkan bakat seni.

Mengapa paradoks itu bisa terjadi? Penyebabnya agaknya bisa bermacam-macam. Misalnya, profesi artis. Banyak artis top tak kesulitan berpenghasilan Rp1 miliar ke atas diduga karena memang memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibanding artis-artis lainnya. Mereka pantas berpenghasilan tinggi hingga mencapai miliaran rupiah setahun karena memang sangat berkualitas.

Menurut Peter Ong, jika pendapatan para artis digambarkan dalam bentuk piramida, maka piramida pendapatan para artis itu akan berbentuk mengerucut ke atas. Artinya, ada kesenjangan pendapatan yang besar antara pendapatan artis top dan pendapatan artis yang berada di bawahnya.

Ini berbeda halnya, misalnya, dengan gambar piramida pendapatan profesi akuntan yang lebih membesar ke bawah. Artinya, rata-rata akuntan memang tinggi pendapatannya. 'Karena memang sudah ada standar internasionalnya untuk menentukan besarnya penghasilan mereka,' ujar Peter. Kalau kemudian ada akuntan yang mampu memiliki pendapatan lebih tinggi, itu lebih disebabkan layanan mereka lebih baik dibanding layanan akuntan yang lain.

Faktor Waktu dan Tempat
Selanjutnya bagaimana perkembangan kesepuluh profesi pencetak para miliarder di masa depan? Apakah kesepuluh profesi itu di perjalanan tahun 2003 dan tahun-tahun berikutnya masih bisa menjadi profesi-profesi pencetak miliarder? Apakah nanti semua profesi yang memiliki tingkat barrier to entry yang tinggi, otomatis kompensasinya mesti tinggi? Atau, apakah justru makin banyak terjadi paradoks hubungan antara tingkat barrier to entry sebuah profesi dan besarnya penghasilan?

Jawabannya agaknya sangat bergantung pada perubahan kurun waktu. Bisa jadi profesi yang dahulu atau sekarang banyak mencetak miliarder, nantinya tidak lagi demikian. 'Ini terjadi di profesi seperti distributor MLM (multilevel marketing). Pelakunya yang mampu menjadi miliarder, sejauh ini, saya lihat masih itu-itu saja tanpa banyak perubahan,' ujar Irham Dilmy, partner perusahaan executive search Amrop Hever Indonesia.

Dugaan yang sama muncul juga di profesi konsultan manajemen. Perusahaan-perusahaan konsultan manajemen kelas dunia seperti McKinsey, Accenture, Boston Consulting Group, dan Ernst & Young saat ini ditengarai sedang mengalami kesulitan bisnis karena banyak perusahaan klien mereka sekarang enggan memakai jasa mereka. Kalaupun masih memakai, banyak perusahaan klien mereka meminta pemotongan biaya-biaya konsultansi yang mereka anggap tak perlu. Padahal perusahaan konsultan manajemen kelas dunia itu dihuni oleh orang-orang berpendidikan tinggi, lulusan sekolah manajemen terkenal dan bergaji tinggi.

Perusahaan-perusahaan kini banyak berpaling menggunakan jasa interim executive individual atau perusahaan konsultan yang bukan perusahaan konsultan global. Alasannya, harga mereka jauh lebih murah dan hasilnya juga tak kalah baik. 'Ini fenomena baru yang terjadi setahun belakangan ini dan akan makin menjadi-jadi karena perusahaan tidak akan kuat membayar konsultan puluhan juta dolar AS,' tutur Irham.

Olengnya bisnis konsultan manajemen global juga tak lepas dari hadirnya era transparansi sekarang ini. Momentum era transparansi ini memang banyak mengubah peta bisnis sekarang ini dan eksistensi profesi-profesi pencetak miliarder yang lain. Mencuatnya skandal-skandal keuangan seperti kasus Enron tempo hari lalu membuat banyak orang bertanya-tanya tentang peranan firma-firma akuntan global dan perusahaan konsultan manajemen. Muncul kemudian peraturan-peraturan yang membatasi perusahaan dalam memakai jasa mereka. Misalnya, perusahaan tak lagi boleh memakai perusahaan yang sama untuk jasa audit dan konsultan manajemen.

Namun, bisa juga nanti muncul profesi-profesi baru yang bisa mencetak miliarder. Misalnya, profesi financial planner. Profesi ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari profesi broker asuransi. 'Banyak mantan broker asuransi sekarang menjadi financial planner,' ujar Hotbonar Sinaga, ketua umum kepada Warta Ekonomi.

Menurut Irham, nantinya profesi broker asuransi bakal diatur makin ketat. Untuk bisa menjadi seorang broker asuransi, orang harus memiliki sertifikasi berupa Certified Financial Planner (CFP). Untuk bisa mendapatkan sertifikat CFP ini, orang pun juga diharuskan minimal telah menempuh pendidikan sarjana S-1.

Lalu, saat menjual produk asuransi, seorang broker asuransi akan diminta menunjukkan nomor registrasi sertifikat CFP yang dimilikinya. 'Jadi, nanti tidak bisa lagi ada orang datang berjualan produk asuransi seenaknya,' ujar Irham.

Irham menambahkan, saat ini, organisasi para financial planner di Indonesia juga baru saja terbentuk. Profesi financial planner ini tak hanya berperan di industri asuransi tetapi juga bakal berperan penting di industri dana pensiun dan bancassurance. 'Di negara seperti Singapura, persyaratan memiliki sertifikat CFP sudah diberlakukan dan penghasilannya bisa jauh lebih tinggi dari akuntan yang pendapatannya cenderung lebih fixed,' tutur Irham.

Selain pengaruh perubahan kurun waktu, faktor perbedaan tempat juga sangat menentukan dinamika perkembangan profesi-profesi pencetak miliarder. Artinya, profesi-profesi yang bisa menghasilkan miliarder-miliarder di luar negeri belum tentu berlaku juga di Indonesia. Demikian juga sebaliknya.

Dalam profesi akuntan, misalnya. Di negara-negara Barat, sebenarnya ada sertifikasi CISA untuk bisa menjadi seorang auditor. Di Indonesia pun ditaksir hanya sekitar 50 orang auditor yang mempunyai sertifikat CISA. Namun, kebanyakan perusahaan di Indonesia tidak mengerti itu sehingga banyak perusahaan tidak meminta adanya sertifikasi itu bagi para auditor yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan mereka. 'Jadi, buat mereka, siapa pun oke untuk mengaudit,' tutur Peter Ong.

Kemudian kultur perusahaan di Indonesia, terutama di perusahaan konglomerasi yang berdasar saham utama keluarga, juga banyak menentukan besarnya apresiasi terhadap profesi-profesi yang seharusnya berpenghasilan tinggi. Misalnya, walaupun seorang akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan memiliki sertifikasi akuntan yang tinggi, belum tentu berpenghasilan tinggi. Pasalnya, pemilik perusahaan lebih banyak mempercayakan manajemen keuangan di perusahaannya kepada orang yang lebih dipercayainya. Otomatis orang yang lebih dekat dengan pemilik akan berpenghasilan lebih tinggi dibanding para profesional yang ada di perusahaan itu.

Mencari Profesi-Profesi Termahal
Beragam profesi hadir dan berkembang di masyarakat. Namun, untuk mencari profesi-profesi apa saja yang termahal tentu bukan pekerjaan gampang. Untuk itu Warta Ekonomi mengadakan diskusi panel dengan dua orang ahli, yaitu Irham Dilmy, partner perusahaan executive search Amrop Hever Indonesia, dan Peter Ong, presiden asosiasi bisnis i2bc (Indonesia Infocosm Business Community), serta tim riset PinPoint Databases.

Berangkat dari pengertian kata 'profesi' bisa dipilah menjadi profesi tertutup dan terbuka, hasil diskusi panel Warta Ekonomi kemudian menyimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat atau derajat barrier to entry antara profesi yang satu dan profesi yang lain. Artinya, ada profesi yang memiliki persyaratan ketat untuk bisa dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi, ada juga profesi yang bisa dijalankan seseorang dengan persyaratan yang longgar.

Berdasarkan adanya perbedaan tingkat barrier to entry profesi itu, kemudian dicoba dibuat peta persepsi profesi-profesi apa saja yang termahal. Pengertian 'termahal' yang dimaksud di sini adalah profesi-profesi yang mampu memberikan penghasilan bersih bagi pelaku profesi itu setidaknya Rp1 miliar dalam setahun.

Persepsi besarnya penghasilan mereka ini juga diperkuat wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber di industri yang terkait dengan profesi itu. Besarnya penghasilan itu juga lebih merupakan angka kisaran dan tidak secara khusus mengacu kepada individu. Peta persepsi itu memperkirakan ada 10 profesi yang layak disebut profesi-profesi termahal karena setidaknya ada 10 orang pelaku profesi itu berpenghasilan bersih setidaknya Rp1 miliar dalam setahun. Kesepuluh profesi yang dipersepsikan termahal itu adalah akuntan, pengacara, dokter spesialis, investment banker, interim executive, broker properti, broker asuransi, artis, perancang busana, dan arsitek.

Pemanfaatan ICT di Profesi-Profesi Termahal
Apakah para pelaku profesi-profesi termahal kini juga memanfaatkan perangkat ICT (information communication technology) dalam menjalankan profesinya sehari-hari? Pertanyaan ini agaknya menarik diungkap. Alasannya, perangkat ICT diyakini merupakan sarana bagi para pelaku profesi termahal untuk menciptakan nilai tambah sehingga makin tinggi pula pendapatannya.

Dari hasil wawancara Warta Ekonomi dengan para pelaku profesi-profesi termahal dan dari hasil diskusi panel Warta Ekonomi, terungkap bahwa perangkat ICT memang banyak membantu para pelaku profesi itu dalam menjalankan profesinya sehari-hari. Misalnya, internet browsing, e-mail, handphone/SMS, dan collaborative tools seperti chatting dan scheduler. Masing-masing profesi memiliki derajat keeratan hubungan pemakaian yang berbeda-beda dengan masing-masing perangkat ICT itu.

FADJAR ADRIANTO, SONAR SIHOMBING, ADE RACHMAWATI DEVI, ACHMAD ADHITO, DAN FERDINAND LAMAK