NIHIL; MERANCANG KEBIJAKAN TANPA DATA

FERDINAND LAMAK-Wartawan, Jakarta
(Sumbang Saran untuk Pemda FLOTIM)

PENGANTAR
Bulan Juli, tahun 2002, saya berkesempatan mengunjungi beberapa propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, untuk melakukan penilaian, terhadap penerapan komputerisasi pelayanan publik di lingkungan pemerintahan (electronic government) kabupaten/kota maupun propinsi. Penilaian ini dilakukan dalam rangka penetapan pemda mana yang relatif berhasil menerapkan e-Gov dengan berbagai parameter dasarnya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi. Pada setiap kantor pemda, baik kabupaten, kota maupun propinsi yang saja datangi, saya berjumpa dengan berbagai format atau konsep e-Gov yang mereka terapkan. Beberapa pemda yang bekerjasama dengan PT Telkom, menerapkan apa yang dinamakan SIMTAP—Sistim Informasi Manajemen Satu Atap, hasil rekayasa RISTI Telkom-Bandung. Model ini mirip-mirip dengan SAMSAT dalam kaitan pengurusan STNK maupun pajak kendaraan bermotor. Dengan model SIMTAP, semua pelayanan pemerintah kepada publik, seperti urusan KTP, Akta Kelahiran, SKKB, dan surat-surat lain, dilakukan di dalam sebuah ruangan, hanya dipisahkan oleh loket. Di kantor pemda yang lain, saya temukan, prioritas selaian pelayanan publik, pada instansi tertentu, e-Gov diterapkan untuk beberapa pelayanan publik lain di sektor pendidikan dan kesehatan. Di Bontang-Kalimantan Timur, misalnya, pemerintahan kota setiap enam bulan sekali melakukan penyegaran data-data yang terkait dengan penduduk, wilayah dan berbagai fasilitas lain yang ada di kota tersebut. Data-data ini dioleh dan setelah diklasifikasi/tabulasi, disimpan dalam sebuah komputer server yang berada di kantor walikota. Server tersebut, selain terkoneksi dengan berbagai instansi pemerintah lain, juga dapat diakses dari rumah sakit, puskesmas dan sekolah yang ada di wilayah tersebut. Kebetulan sekali, Pemkot Bontang menerapkan kebijakan subsidi pendidikan dan kesehatan pada golongan masyarakat tertentu. Hasilnya, setiap warga yang datang hendak mendaftarkan anaknya sekolah ataupun berobat, petugas di rumah sakit, puskesmas maupun sekolah tinggal memasukan nama kepala keluarga di komputernya. Seketika muncul semua informasi, termasuk penghasilan dan kategorisasi berdasarkan subsidi yang ia terima, di layar komputer sang petugas. Berdasarkan data tersebut, warga tersebut dibebankan sisa biaya yang harus dibayar, setelah dikurangi subsidi pemerintah. Sang petugas rumah sakit, tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk memanipulasi angka yang harus dibayar warga tersebut.

RELEVANSI
Anda mungkin akan berguman, “Terang saja mereka bisa melakukan hal tersebut. Itu tidak mungkin dilakukan di Flotim, yang masih terbelit utang tigapuluhan miliar itu.” Hemat saya pun demikian. Hanya saja, dari ilustrasi testimoni di atas, kita coba ambil hikmahnya. Layanan-layanan di atas, tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditunjang oleh pasokan bank data (data base) yang lengkap dan up dated (selalu diperbaharui). Bank data, mungkin selama ini hanya menjadi tugas Badan Pusat Statistik saja. Tanpa bermaksud meragukan BPS, pertanyaannya, apakah data hasil olahan BPS cukup kredibel, updated dan usefull sebagai parameter pengambilan kebijakan Pemda Flotim? Selain itu, BPS sebagai badan, akan mengalami kesulitan dalam bersinergi dengan Pemerintahan Daerah, karena bagaimanapun, ia tetaplah sebuah badan yang lokomotifnya ada di pusat. Bapeda Flotim mungkin juga memiliki data. Tetapi pertanyaannya, apakah data tersebut valid dan seberapa tingkat accuracy-nya? Bagaimanapun, urusan bank data, adalah ujung tombak dalam menyajikan obyektifitas pembangunan dan hasil-hasilnya. Disebut obyektif, karena data harus riil dan faktual. Maka, bagaimana sebuah Bapeda Flotim selama lima tahun lalu dapat menyajikan data-data faktual dan riil, bila, kinerja birokrasinya setiap hari digerogoti oleh semangat Asal Felix Senang – yang hari ini oleh sebagian besar pejabat, semangat itu ditransformasikan dalam kata “Loyalitas Sempit?” Bank Data, sudah saatnya dirancang dan digalakkan oleh Pemda Flotim, sebelum kebijakan-kebijakan strategis belum jauh diambil. Bagaimana pemerintah dapat mengambil kebijakan menganai alokasi Rp100 juta rupiah, jika data dan angka mengenai segala aspek yang ada di semua desa dalam rangka menunjang penggunaan dana tersebut, tidak dimiliki pemerintah? Bagaimana mengukur tingkat keberhasilan masing-masing mereka setelah setahun memanfaatkan dana itu, jika karakteristik, existing sarana dan infrastruktur, tingkat pendapatan, tingkat demografi penduduk produktif dan anasir-anasir lainnya, dari setiap desa yang tidak sama itu, datanya tidak layak untuk dijadikan bahan acuan? Itu baru menyinggung soal esensi bank data sebagai bahan evaluasi dan review terhadap keberhasilan sebuah program. Padahal, dalam menjalankan sebuah program—atau dalam bahasa birokrat adalah PROYEK, pemerintah pun butuh data referensi data dan informasi untuk merancang perencanaan (planning). Data salah atau tidak valid, akibatnya, alokasi anggaran dan prioritas dari program pun meleset. Setelah perencanaan dan evaluasi atau review, tentu saja pemerintah pun harus melakukan forecasting atau perkiraan, untuk menetapkan tingkat pencapaian atau target tertentu di masa mendatang. Bank Data adalah prasyarat dari komputerisasi pemerintahan yang akan meningkat secara bertahap hingga mencapai apa yang dinamakan electronics government. Kita tidak sedang berbicara tentang meng-online kan profile kabupaten atau membuat situs/web site Flotim. Hemat saya, kebutuhan akan web site tidak se-urgen Bank Data. Membuat web site tanpa konsep untuk memperkenalkan kepada dunia luar akan menghasilkan pertanyaan, “Lalu siapa yang mengakses situs atau web site kabupaten Anda?” Kalaupun web site Anda sudah dikenal luas, tetapi kalau Anda tidak punya Bank Data yang akan menerangkan secara detil segala sesuatu tentang Flotim, potensi alam, penduduk, kelautan, pertanian, infrastruktur dll, muncul lagi pertanyaan, “So What Gitu Lho…” Merancang Bank Data, tentu saja tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan, apalagi dengan ketersediaan tenaga Pegawai Negeri Sipil – yang konon kabarnya berlebihan di ibukota kabupaten ini. Langkah pertama, tentu saja, merancang struktur data sesuai dengan tingkat dan detil kebutuhan data dari pemerintah. Untuk ini, tidak perlu dibuatkan proyek khusus. Cukup dibentuk tim untuk melakukan brainstorming dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Setelah dibuatkan sistim data base, tahapan selanjutnya adalah membentuk tim lapangan dan memberikan briefing mengenai apa-apa saja yang harus mereka lakukan di lapangan. Perkenalkan mereka dengan struktur data base, dan tabulasi-tabulasi data yang harus mereka isi di lapangan nanti. Field research atau riset lapangan untuk mengumpulkan data dan angka mentah dari lapangan pun tidak membutuhkan anggaran yang besar, jika itu dijalankan oleh tim yang terdiri dari aparat PNS. Cukup ditambahkan cost operasional transportasi dan konsumsi dan – mungkin akomodasi. Tentukan deadline kapan pekerjaan ini harus selesai (deadline). Begitu data dimasukkan di kabupaten, Tim Pengolah data telah siap untuk mengolah data, membuat kategorisasi berdasarkan struktur yang telah dirancang, menetapkan sampling eror dan lainnya. Sampai di sini, cost yang dibutuhkan masih sebatas beberapa unit PC (personal computer) dan printer. Jika sudah dioleh, data mentah tadi akan berubah menjadi data jadi dan dapat memberikan informasi kepada Pemda dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Langkah selanjutnya, yang mungkin butuh investasi agak besar adalah sharing data base ke instansi-instansi dalam lingkungan pemda. Dengan menempatkan server data base di satu lokasi (kantor bupati atau kantor dinas infokom), pemda tinggal menambahkan sedikit dana untuk membeli unit PC Server, serta sejumlah PC untuk ditempatkan di setiap instansi yang akan berkoneksi dengan server pusat. Untuk ini, pemda juga harus memilih, apakah akan membentang jaringan kabel untuk menghubungkan tiap instansi dengan server, atau menggunakan teknologi wireless dengan frekwensi radio 2.4 giga hertz? Hemat saya, kedua teknologi ini sama-sama aplicable, dapat dilakukan. Dengan kabel, tidak butuh cost besar karena kebanyakan dinas atau instansi berada di satu area. Dengan wireless, juga tidak sulit karena frekwensi 2.4 Ghz dapat digunakan bebas, dan kontur topografis kota Larantuka tidak sulit dijangkau sinyal gelombang radio. Setelah semua komputer terkoneksi, maka saat itu, informasi apapun yang dibutuhkan pemda dalam rangka mengambil kebijakan, ataupun menjalankan kebijakan dapat dilakukan dengan berdasar pada data base tersebut. Bahkan, untuk kebutuhan penempatan PNS di sebuah kecamatan pun, dapat dilakukan sesuai informasi mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kompleksitas pelayanan publik di kecamatan tersebut. Pada tahap berikutnya, dengan teknologi wireless, koneksi data base bahkan dapat ditebar hingga ke setiap kecamatan. Jika sudah begini, komunikasi data antara kabupaten dan kecamatan pun dapat dilakukan secara cepat dan transparan.

IMPLIKASI EKONOMI

Jika sistim dan jaringan sudah terbentuk, maka petugas administrator data base tinggal melakukan up date tiap enam bulan atau kurun waktu tertentu, untuk menjaga agar data tersebut tidak kadaluwarsa. Selain itu, Pemda juga dapat menambahkan pada server tersebut, modul-modul baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, dibuatkan modul atau fitur mengenai daftar harga bahan kebutuhan pokok setiap minggu, informasi harga komoditi yang dapat di-up date setiap minggu. Saya sepakat dengan ide yang pernah terlontar dari calon bupati dan calon wakil bupati Simon Hayon dan Yoseph Lagadoni Herin – ketika itu, untuk membuat pusat informasi harga komoditas. Barangkali, akan menjadi lebih intgrated ketika data dan informasi-informasi seperti itu menjadi bagian dari content Bank Data, jika ini dapat direalisasikan. Selain manfaat-manfaat seperti digambarkan di atas, penerapan model Bank Data seperti ini, akan memberikan benefit ekonomis lain, seperti efisiensi dalam biaya operasional, maupun efisiensi terhadap kebocoran anggaran. Saya ambil contoh, jika dalam Bank Data ini, dimasukan juga informasi harga barang-barang kebutuhan pemerintah reguler maupun insidentil, semisal stationary atau alat tulis dan kantor, kendaraan bermotor, komputer, dll-nya, maka dalam proses pengadaan barang (procurement), kemungkinan dilakukan mark up harga barang pun dapat dieliminasi semaksimal mungkin. Asal tahu saja, berdasarkan survey Stephen Inc.—sebuah lembaga riset internasional, tingkat kebocoran dalam tata laksana pemerintahan, 73% adalah kontribusi dari pengadaan barang. Tengok kasus pengadaan kapal multi fungsi, lampu lalu lintas, dan pembangunan hotel di Larantuka. Berapa persenkah mark up yang dilakukan? Itu belum termasuk belanja-belanja rutin. GO ON LINE Jika secara LAN (Local Area Network), Pemda Flotim sudah dapat menyediakan Bank Data ini, maka tahapan selanjutnya jika koneksi internet sudah dapat menjangkau Flores Timur, maka Bank Data yang tadinya hanya dapat diakses secara limited on line, dapat di up load sehingga dapat diakses secara on line. Nah, pada saat itu, web site atau situs www.pemda-flotim.go.id dibutuhkan. Nah, untuk menyiasati agar masyarakat Flotim dapat menembus akses informasi melalui internet, Pemda Flotim juga dapat melakukan kerjasama dengan BUMN seperti PT Telkom, maupun PT Satelindo (anak perusahaan PT Indosat Tbk.). PT Telkom memiliki layanan Telkomnet Instan yang sudah merambah hingga NTT. Selain itu, jika layanan telepon seluler dari Satelindo sudah merambah Flotim, Pemda pun dapat menjalin kerjasama dengan mereka. Satelindo memiliki produk MATRIX, yang melayani koneksi internet juga, bahkan dapat dilakukan lewat telepon genggam—atau dalam bahasa awam, hape! Nah, untuk merealisasikan sebuah Bank Data, pemda dapat menggunakan jasa para ahli yang kompeten di bidangnya. Ingat, komparasi merupakan kelalaian yang sering terjadi yang berakibat fatal. Bandingkan ide-ide yang dipaparkan, untuk menemukan konsep dan eksekutor yang terbaik. Jangan sampai setiap keputusan menunjuk eksekutor berpijak pada kedekatan personal. Pada bagian terakhir, Anda pun tentu akan bertanya, berapa investasi yang dibutuhkan untuk dapat menggelar layanan ini? Untuk dapat membangun sebuah database dalam konteks LAN, pamda hanya perlu mengeluarkan anggaran untuk belanja hardware, soft ware dan infrastruktur jaringan. Selain itu, mungkin perlu disisihkan juga biaya operasional untuk para admin dan petugas teknis-nya. Nah, perkiraan kasar untuk dapat menghasilkan Bank data ini, pada tahun pertama, Pemda perlu mengeluarkan anggaran sekitar Rp200 hingga Rp250 juta. Tahun-tahun selanjutnya, tidak perlu ada investasi lain, kecuali jika ingin membangun web site setelah koneksi internet telah menjangkau wilayah Flotim. Selain, menggunakan biaya sendiri, Pemda juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang concern dengan ketersediaan data base atau bank data ini. Ketika di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, 2001 silam, saya mengetahui bahwa Bank Data mereka, bahkan mencakup juga rekaman satelit dari Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) itu, dibangun atas hasil kerjasama dengan organisasi Masyarakat Eropa. Nah, jika sudah demikian, tentu, secanggih apapun konsep, ide dan teknologi, semuanya berpulang pada political will dari para decision maker-nya. Selamat menimbang-nimbang, Pak Bupati dan Pak Wabup!

Penulis adalah anggota Tim Penilai Implementasi Electronic Government (E-Gov) Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia (2001-2003)